Breaking News:

Salam Pos Kupang

Menyikapi Polemik Lahan Besipae

PROVINSI Nusa Tenggara Timur ( Provinsi NTT), khususnya Pulau Timor pernah berjaya dengan ternak sapi

Menyikapi Polemik Lahan Besipae
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PROVINSI Nusa Tenggara Timur ( Provinsi NTT), khususnya Pulau Timor pernah berjaya dengan ternak sapi. Begitu banyaknya sapi lokal milik masyarakat membuat pemerintah berusaha untuk mengembangkannya.

Besipae adalah tempat yang dipilih. Padang penggembalaan di kawasan Kecamatan Amanuban Selatan ini pernah tersohor di Indonesia bahkan luar negeri. Australia mengirim tim khusus untuk datang dan melakukan pengembangan sapi di Besipae.

Presiden RI kala itu, Soeharto langsung turun ke lokasi itu untuk meninjau proses pengembangan ternak di Besipae. Di tahun 1980-an, Besipae menjadi lokasi peternakan sapi, tanaman pangan, penghijauan, bahkan usaha perikanan air tawar. Seperti diberitakan www.kompas.com, oroyek kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia itu mengawali kegiatannya dengan membangun 14 embung di dalam kawasan guna menampung air hujan selama setahun.

Dengan Wajah Tegang, Ayah Kandung Betrand Peto MInta Maaf Pada Ruben Onsu, Apa Yang Terjadi?

Konstruksi embung berlapiskan bobnaro clay, sejenis lumpur kedap air, sehingga tidak akan terjadi perembesan. Air embung hanya akan menyusut oleh pemanfaatan untuk minum manusia dan ternak, serta penguapan. Lebih dari 30 tahun lokasi ini diusahakan, masyarakat sempat menuai harapan untuk sejahtera.

Namun, tak lama berselang, lokasi ini terbengkalai. Kontrak kerja dengan pihak luar berakhir. Dilupakan oleh semua orang, bahkan masyarakat di lokasi ini tak tahu kalau di wilayah itu, Indonesia pernah menaruh harapan untuk kesejahteraan.

Tragedi Besipae

Kini, nama Besipae kembali mencuat setelah Pemprov NTT mengatakan mengelolanya. Berbagai program direncanakan akan dibangun di lokasi ini. Akan ada konsekuensi lanjutan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah masyarakat yang mendiami lokasi itu harus pindah. Lokasi itu diklaim sebagai milik pemerintah. Disinilah terjadi polemik. Masyarakat mengaku berhak, karena sudah sejak turun temurun tinggal di sana. Pemerintah 'sudah melupakannya' sehingga mereka tinggal, mengelola dan bahkan bayar pajak.

Tak perduli dengan protes masyarakat, pemerintah terus melanjutkan rencananya. Masyarakat digusur. Harus pindah, karena sebentar lagi proyek dimulai. Masyarakat tak terima. Pemerintah dinilai arogan. Mereka bahkan membuat laporan ke Polda NTT.

Siapa yang salah? Siapa yang mesti dibenarkan. Nampaknya ini antara kita dan kita saja. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan bila duduk bersama. Harus ada saling pengertian. Mungkin pemerintah belum detail menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat dari proyek ini, sehingga mereka menolak. Atuakah masyarakat sudah mencium ada maksud lain di balik proyek ini?

Ada harapan masalah ini diselesaikan dengan damai. Tak ada yang dirugikan. Tak ada yang menjadi korban. Kepada siapa lagi masyarakat berharap, kalau bukan pemerintah? **

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved