Rencana Sekolah Dibuka, Komisi IV DPRD Kota Kupang Gelar RDP dengan Dinas Pendidikan

Sedangkan Epy Seran menyarankan agar Pemerintah Kota Kupang untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk dibuka kembalinya sekolah. Karena ia melihat siswa SMA sudah bersekolah.

"Harap ini dkoordinasikan sehingga tidak ada diskriminasi antar SMA, SMP, SD dan TK/PAUD. Hal ini juga bisa dilihat secara komprehensif karena orang sudah mulai lucu-lucuan dengan covid, di pasar tidak ada yang pakai masker. Air cuci tangan di pasar hanya untuk cuci sayur ddan ikan, setiap pembeli yang datang dibiarkan begitu saja. Jadi ada pembiaran-pembiaran, dimana orang acuh tak acuh, karena pemerintah tidak mempublish lagi terkait covid dari nasional hingga daerah," terangnya.

Dumul menjelaskan jika SKB 4 menteri membolehkan daerah zona kuning tatap muka di sekolah, maka tidak diharuskan semua siswa bisa bertatap muka di sekolah.

"Jika orangtua keberatan anaknya untuk tatap muka di sekolah maka tidak akan dipaksa. Jadi belajar tetap berjalan dari daring dan luring. Jika tidak ada pulsa maka disampaikan secara terbuka sehingga guru bisa melayani siswa di rumah," katanya didampingi Kabid Pendidikan Dasar, Okto Naitboho.

Tentang BOS, lanjutnya, sampai saat ini pulsa yang diberikan baru sampai ke guru. Karena dalam aturan kementerian boleg memberikan pulsa kepada guru dan atau kepada pulsa.

Tapi saat ini guru terlebih dahulu dan siswa belum. Karena item pembiayaan ada 10, jika menteri bilang 100 persen bisa untuk pulsa siswa lalu bagaimana biaya operasional sekolah, honor dan lainnya.

Karena dana BOS sangat terbatas. Jadi saat ini sekolah baru memberikan transportasi bagi guru yang melakukan luring. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)