DPRD TTS Minta Pemprov NTT Gunakan Pendekatan Humanis Tertibkan Warga di Besipae

POS-KUPANG. COM | SOE - Anggota DPRD TTS dari Fraksi PKB, Melianus Bana meminta Pemprov NTT untuk menggunakan pendekatan humanis dalam melakukan penertiban dan relokasi warga di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan.

Bagaimana pun, warga yang bermukim di Besipae merupakan warga Propinsi NTT sehingga tindakan kekerasan seperti penembakan peluru gas dirasa tidak perlu dilakukan.

"Saya berharap pendekatan humanis harus selalu di kedepankan. Bagaimana pun juga masyarakat Besipae adalah masyarakat NTT," pinta Bana saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Selasa (18/8/2020).

• OMK St Familia Wae Nakeng Kibarkan Bendera Merah Putih di Pantai Watu Weri

Dirinya meminta masyarakat Besipae untuk lebih koperatif terkait pelaksanaan program pengembangan pakan ternak dan kelor di Besipae. Program tersebut dikatakan Bana, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat termaksud warga Besipae.

"Kepentingan pemerintah di Besipae adalah untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu saya berharap warga Besipae untuk mendukung hal itu. Jika program itu berhasil maka warga Besipae ikut merasakannya," ujarnya.

• Bawaslu Sumba Barat: Belum Saatnya Tertibkan APK

Hal senada juga diungkapkan Dominggus Baekliu, Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi Hanura.

Dirinya meminta Pemprov NTT untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan penertiban dan relokasi warga di Besipae.

Ia menyarankan Pemprov NTT untuk melakukan pendekatan sosial untuk mengajak warga agar mau direlokasi.

Warga juga diminta untuk mendukung program pemerintah di Besipae karena akan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat Besipae.

"Pendekatan sosial harus dikedepankan untuk menyelesaikan persoalan di Besipae. Saya kira tindakan kekerasan tidak akan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah besipae. Masyarakat juga saya harapkan bisa mendukung program pemerintah di Besipae," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Properti NTT, Sony Libing
Sony yang dikonfirmasi terkait aksi penembakan peluru gas oleh anggota Brimob dalam upaya relokasi warga Besipae, Selasa (18/8/2020) tak menampik hal tersebut.

Ia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan usai upaya pendekatan humanis dengan mengajak enam kepala keluarga yang rumahnya ditertibkan karena dibangun menghalangi kantor pemerintah di Besipae gagal.

Pemprov NTT sendiri sudah membangun enam unit rumah untuk ke enam KK Tersebut sejak pekan lalu namun urung ditempati.

Ke enam KK tersebut memilih untuk bertahan dengan tinggal di pinggir jalan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)