Beda Gaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok Tangani Kampung Akuarium, Bagaimana Nasibnya?

Warga pun menyerahkan maket dan konsep rumah baru kepada Anies saat peringatan dua tahun penggusuran Kampung Akuarium pada 14 April 2018.

Maket rumah yang diusulkan warga terdiri atas rumah tak bertingkat dan bertingkat dua serta berkonsep rumah panggung.

Warga ingin memanfaatkan ruang di bawah rumah menjadi ruang parkir kendaraan dan sarana usaha mereka, seperti becak atau gerobak.

Anies menyambut rancangan rumah impian warga dalam bentuk maket dengan harapan sebagai tempat tinggal baru untuk Kampung Akuarium.

"Mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa insya Allah di hari ke depan kebahagiaan itu akan bisa semakin besar," ujar Anies saat itu.

"Sore hari ini kita lakukan peletakan batu pertama Kampung Susun Akuarium. Aspirasi masyarakat dibahas bersama-sama sehingga akhirnya muncullah konsep kampung susun. Desainnya pun dirancang bersama sama dengan masyarakat," kata Anies.

Menurut Anies, hunian layak ini diwujudkan dengan pembangunan berkonsep kampung susun. Konsep ini merupakan buah pikiran empat komponen yang terdiri dari unsur masyarakat, ahli, fasilitator, dan pemerintah.

"Hari ini kita mulai program itu. Tapi tuntas, pada saat warga masuk ke rumah. Perencanaan kampung ini harus menjadi contoh penataan kampung di Jakarta. Kampung merupakan bagian sejarah kota ini. Karena itu, kampung harus terus hidup berkembang, mengikuti kemajuan zaman," kata Anies.

Nantinya bakal di atas lahan lebih kurang 10.300 meter itu bakal dibangun 241 hunian yang terdiri dari 5 blok.

Gunakan dana kewajiban pengembang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, anggaran pembangunan kampung tersebut seluruhnya merupakan anggaran dari pengembang. I

a menegaskan, pembangunan ini tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran dari pengembang tersebut dinamakan kewajiban pembiayaan pembangunan rumah susun murah atau sederhana dari pengembang. Hal tersebut berbeda dengan anggaran kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) yang tergolong sebagai sanksi.

"Iya (tidak pakai APBD). Kalau KLB terkait sanksi. Kalau (anggaran) kewajiban ya pemenuhan pembangunan rusun sederhana atas izin pemanfaatan ruang oleh pengembang," ucap Sarjoko dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Untuk saat ini, pembangunan Kampung Susun Akuarium menggunakan anggaran dari PT Almaron Perkasa sebesar Rp 62 miliar.

Menurut Sarjoko, untuk anggaran keseluruhan masih dalam tahap perhitungan karena masih ada fasilitas lainnya yang didata.

"Kebutuhan total anggaran masih perlu dihitung ulang oleh perencana karena ada penyesuaian kebutuhan di lapangan, termasuk memindahkan atau membangun baru mushala yang awalnya di pojok dipindah ke arah tengah," jelasnya.

Bila alokasi anggaran dari PT Almaron Perkasa tidak cukup maka akan dicari pembiayaan dari pengembang lain.

"Sekiranya nanti alokasi kewajiban dari PT Almaron belum mencukupi, akan diupayakan sumber pembiayaan dari kewajiban pengembang lainnya," ujar Sarjoko.

Berencana bangun galeri cagar budaya Terkait dengan cagar budaya, Sarjoko berujar bahwa Pemprov DKI akan membuat galeri cagar budaya di Kampung Akuarium.

Pasalnya, terdapat beberapa bangunan cagar budaya, salah satunya yang beberapa waktu lalu ditemukan, yaitu Bangunan Laboratorium Kelautan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.

Pemprov DKI Jakarta pun sempat melakukan proses ekskavasi atau penggalian benda purbakala ini. Namun, setelah diteliti dan mendapat rekomendasi dari arkeolog Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, maka galian tersebut sudah ditutup kembali dan hasil dokumentasinya akan ditempatkan di galeri nantinya.

"Temuan benda cagar budaya telah didokumentasikan dan rencananya akan dibuatkan tempat semacam galeri di lantai dasar bangunan," ucap Sarjoko.

Sedangkan galian studi ekskavasi cagar budaya itu ditutup kembali dan di atasnya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

"Intinya sesuai rekomendasi arkeologi dari Dinas Kebudayaan, untuk menjaga kelestariannya, galian bekas studi ekskavasi ditutup kembali dengan pasir dan di atasnya dapat digunakan sebagai ruang terbuka publik atau hijau," kata dia.

Terkait pembuatan galeri cagar budaya, Sarjoko menyebutkan bahwa hal itu adalah berdasarkan saran dari masyarakat setempat.

Namun, untuk benteng peninggalan Belanda, hingga saat ini belum ada keterangan rencana pengelolaannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Nasib Kampung Akuarium di Tangan Dua Gubernur...", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/19/09321161/beda-nasib-kampung-akuarium-di-tangan-dua-gubernur?page=all