Dr Inche DP Sayuna: Gandeng Asosiasi Pengusaha

POS-KUPANG.COM - WAKIL Ketua DPRD Provinsi NTT Dr Inche DP Sayuna mengatakan, wacana pemberian bantuan sosial kepada pegawai swasta ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona ( Covid-19).

Menurut kabar yang beredar, lanjut Inche, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah jumlahnya senilai Rp 600 ribu. Uang tersebut akan diberikan kepada setiap pegawai selama 6 bulan lamanya. Namun demikian, tidak semua pegawai akan mendapat bantuan tersebut.

• Pekerja Swasta Terima Rp 600 Ribu, Bansos Presiden Jokowi

Politisi Partai Golkar ini menyebut beberapa syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, penerima bantuan dari pemerintah haruslah seorang pegawai dari sektor swasta. Kedua, penerima merupakan pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta. "Adapun pekerja dengan gaji di atas Rp 5 juta dipastikan tak akan mendapat bantuan tersebut," tandas Inche melalui pesan WhatsApp, Kamis (6/8/2020) malam.

Inche mengatakan, sara ini sudah dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya Singapura dan ternyata berhasil.

• Kepsek SMA Manda Elu SBD Mengaku Belum Tahu, Boleh Gunakan BOS Beli HP Siswa

"Karena itu, menurut saya kebijakan ini sangat baik. Dengan hadirnya berbagai bantuan tunai kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, maka tentu banyak uang akan beredar di masyarakat dengan demikian kita berharap bisa mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan hal ini sangat cocok dilakukan dalam situasi seperti ini," paparnya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini mengingatkan agar bantuan kepada pegawai swasta harus tepat sasaran.

"Yang paling penting untuk dijaga adalah bantuan tersebut harus tepat sasaran dan didukung dengan mekanisme penyaluran yang tidak berbelit belit maka dipastikan kondisi ini akan membaik. Hal tersebut butuh kejujuran dan ketulusan aparat pengelola bantuan," imbuhnya.

Inche mengatakan klarifikasi data itu sangat penting dilakukan agar tidak ada pendobelan. Pemerintah juga harus segera sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengerti proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan.

Mengenai model inventarisir pekerja swasta penerima bantuan, Inche mengusulkan pemerintah daerah melalui Dinas Nakertrans bekerja sama dengan asosiasi pengusaha.

"Salah satu kerjasama yang juga bisa dilakukan adalah dengan menggandeng asosiasi pengusaha. Khan ada banyak asosiasi pengusaha di NTT dan mereka juga pasti punya informasi yang cukup tentang data pekerja yang bekerja disektor swasta," ujar Inche.

"Atau gandeng Kadin agar diberi juga tugas untuk memberi data dari para pengusaha dan karyawan yang memenuhi syarat untuk dibantu sesuai aturan yang berlaku. Ada juga asosiasi buruh/pekerja yang selama ini menjadi wadah berhimpun para pekerja. Gandeng dua segmen swasta ini, pemerintah sudah bisa dapatkan informasi yang cukup untuk sasaran penerima bantuan tersebut," tambah Inche. (aca)