Breaking News:

Salam Pos Kupang

Bawa Besipae ke Pengadilan

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) kini mulai merealisasikan program pengolahan lahan Besipae untuk budidaya pakan ternak

Bawa Besipae ke Pengadilan
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) kini mulai merealisasikan program pengolahan lahan Besipae untuk budidaya pakan ternak (lamtoro teramba) dan kelor (marungge). Namun pelaksanaan program tersebut sepertinya tidak berjalan mulus, karena diawali isak tangis dan tetesan air mata warga.

Isak tangis warga Besipae memang sangat beralasan. Karena saat Pemprov NTT mengawali kegiatannya, serta merta juga warga kehilangan rumah tempat tinggal. Sebab memulai aktivitas itu diawali dengan pembongkaran pagar dan rumah warga di kawasan Besipae.

Belajar dari Finlandia (Catatan Pendidikan di NTT pada Masa Pandemi Corona)

Tak hanya isak tangis. Warga Besipae termasuk ibu-ibu dan anak-anak juga nekat melakukan perlawanan dengan menghalangi anggota Satpol PP yang melakukan penertiban di pintu masuk mess ranch Besipae.

Sejumlah ibu yang sudah tersulut emosi mengambil bambu lalu menyerang petugas. Sejumlah anak perempuan melempari anggota Satpol PP dengan tanah. Saking emosinya, beberapa anak perempuan jatuh pingsan.

SMA Negeri 1 Bajawa Evaluasi KBM yang Sedang Berjalan

Protes warga Besipae bukan soal pelaksanaan program Pemprov NTT. Tapi warga setempat meminta agar pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan setelah sertifikat hak pakai milik Pemprov NTT diluruskan.

Sebab menurut warga, lokasi atau sebagian tanah tempat pelaksanaan program Pemprov NTT tersebut merupakan tanah mereka yang semuanya diambil Pemprov NTT sesuai sertifikat yang dipegang Pemprov NTT.

Untuk meyakinkan petugas bahwa itu tanah milik warga, warga Besipae juga menantang petugas Satpol PP makan tanah.

Jika ini masalahnya, mengapa Pemprov NTT tidak terlebih dahulu meluruskan persoalan status tanah yang menjadi tuntutan masyarakat sebelum memulai aktivitasnya?

Apalagi sesuai penjelasan salah satu Kabid di Kanwil BPN Provinsi NTT, sertifikat tanah hak pakai kawasan Besipae pertama kali diterbitkan tahun 1983, kemudian hilang. Karena adanya temuan BPK maka tahun 2013 dilakukan penerbitan sertifikat pengganti. Penerbitan sertifikat tersebut sah menurut hukum yang berlaku.

Walaupun penerbitan sertifikat pengganti itu sah menurut hukum yang berlaku, namun kiranya penting untuk melakukan pengecekan kembali.

Sebab, yang namanya sertifikat pengganti, walaupun sah secara hukum, namun tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan teknis, misalnya salah pengetikan angka dan kesalahan lainnya. Salah sedikit saja dalam pengetikan angka, misalnya kurang atau lebih satu angka, akan mempengaruhi isi dari sertifikat tersebut.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, rencana warga untuk membawa masalah Besipae ke pemerintah pusat termasuk Komnas HAM merupakan salah satu langkah positif. Dan yang paling penting juga ialah warga Besipae yang merasa dirugikan melakukan langkah hukum dengan menggugat secara perdata ke pengadilan, biar hakim yang memeriksa dan mengadili. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved