Opsi Buka Sekolah, PKS Kritik Keras & Sebut Pemerintah Tidak Mampu Prediksi Penurunan Covid-19

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Setelah hampir 5 bulan membuat kebijakan sekolah dari rumah akibat pandemi virus corona, Pemerintah melalui Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo  mengungkapkan akan mengeluarkan opsi menggelar sekolah tatap muka di luar zona hijau. 

Namun rencana tersebut mendapat kritikan keras dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih.

Abdul Fikri mengatakan, idealnya hal tersebut dilakukan ketika kondisi sudah normal atau angka kasus mulai menurun.

Namun, dia melihat pemerintah berencana mengambil opsi itu karena tak bisa memprediksi kapan kasus Covid-19 akan turun atau melandai.

• Update Corona TTU-Waspada! Jumlah PPDP di TTU Tembus Angka 5.196 Orang, Simak INFO

"Idealnya memang menunggu kondisi normal atau ketika jumlah kasus sudah puncak dan mulai menurun. Namun nampaknya pemerintah tak bisa memprediksi kapan akan turun," ujar Abdul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (28/7/2020).

Menurutnya, pemerintah sebenarnya harus memiliki skema yang jelas tentang mitigasi dan adaptasi terhadap pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, skema tersebut harus disosialisasikan kepada berbagai sektor yang ada sehingga semua masyarakat siap menghadapinya.

Di sisi lain, politikus PKS tersebut mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu mengatur secara rinci terkait pembukaan kembali sekolah.

• China Konfirmasi 46 Kasus Baru Corona, 22 di antaranya di Xinjiang, Dunia Waspada!

"Sebaiknya (pemerintah) kembali ke UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena pendidikan ini kebutuhan dasar yang kewenangannya sudah didesentralisasikan," kata dia.

"Biarkan Pemprov mengambil kebijakannya untuk SMA/SMK. Sedangkan untuk SMP ke bawah dan sekolah khusus biar ditentukan oleh Kabupaten/Kota," imbuh Abdul.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah berencana memberikan izin penyelenggaran sekolah tatap muka di luar zona hijau penyebaran Covid-19.

Menurut Doni, pemberian izin akan diberikan dan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal itu disampaikan Doni usai rapat terbatas terkait Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, melalui virtual, Senin (27/7/2020).

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni.

Meski begitu, Doni menegaskah bahwa penerapan sekolah tatap muka di luar zona hijau akan digelar secara terbatas.

• Kisah Karolina Menjerit di Tengah Pandemi Corona, Banting Stir Buat Masker Hingga VCO, Ini Hasilnya