Breaking News:

Wajib Pajak Agar Manfaatkan Insentif Pajak Karena Makin Luas dan Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

Kini wajib pajak dapat menggunakan insentif pajak untuk sektor yang lebih luas, dan masa berlakunya sampai akhir tahun

PK/Yen
TAMPAK DEPAN -- Tampak depan KPP Pratama Kupang, Kamis (16/4/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020 melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020 pada tanggal 16 Juli. 

Lima jenis insentif pajak yang diberikan antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

"Kini wajib pajak dapat menggunakan insentif pajak untuk sektor yang lebih luas, dan masa berlakunya sampai akhir tahun," tutur Kepala KPP Pratama Kupang, Moch. Luqman Hakim dalam rilis yang diterima dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang, Esra Junius Ginting, Rabu (22/7).

Reenata Handmade Jual Kalung dan Anting dari Kain Tenun

Beleid tersebut, jelas Luqman, untuk menggantikan PMK sebelumnya yaitu PMK No. 44/2020 yang memberikan insentif sampai September 2020 saja. Selain itu, PMK No. 86/PMK.03/2020 juga memperluas sektor yang berhak mendapatkan insentif pajak.

Cakupan insentif PPh pasal 21 DTP dari 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU) diperluas menjadi 1.189 KLU. Lalu, cakupan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 431 KLU diperluas menjadi 721 KLU. Cakupan diskon angsuran PPh Pasal 25 diperluas dari 846 KLU menjadi 1.013 KLU dan restitusi PPN dipercepat dari 431 KLU menjadi 716 KLU.

"Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut," demikian pertimbangan peraturan baru tersebut, Jumat (17/7).

Insentif pertama, selain memperluas KLU, karyawan yang bekerja pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) atau pada perusahaan di kawasan berikat juga dapat memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dengan syarat karyawan itu harus memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Insentif kedua, fasilitas PPh final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah (DTP). Wajib pajak UMKM juga tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 lagi, namun cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

"Melalui aturan ini disampaikan bahwa di masa pandemi, PPH Final UMKM 0,5 persen ditanggung pemerintah (DTP), sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak. Namun perlu diingat bahwa WP wajib menyampaikan Laporan Realisasi bulanan," tutur Sara, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kupang.

Halaman
12
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved