Kanwil DJPb NTT Virtual Press Release, Beberkan Data Realisasi APBN Semester I Tahun 2020

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur ( Kanwil DJPb NTT) menyelenggarakan Virtual Press Release tentang Kinerja APBN Provinsi NTT Semester I Tahun 2020, Kamis (23/7/2020).

Pada kesempatan tersebut, Lydia Kurniawati Chrisyana selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT memaparkan sejumlah data mengenai realisasi APBN di Semester I Tahun 2020 ini.

Lydia mengungkapkan, pandemi Covid-19 berdampak nyata dan mengubah arah perekonomian Indonesia, khususnya NTT. Kondisi itu tak lain menuju pada perlemahan ekonomi; pelemahan dengan risiko ketidakpastian sangat tinggi.

• Lapor Gidion Mbilijora ke Polisi - DPD II Partai Golkar Sudah Koordinasi dengan DPD I dan DPP

Bahkan, pendapatan domestik mengalami tekanan pada semester I 2020. Pandemi Covid-18 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, namun juga masalah sosial, ekonomi, dan keuangan.

Hal itu terlihat dimana anhka kemiskinan pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen. Namun, ia mengakui adanya respon cepat dan luar biasa dari pemerintah dalam menghadapi pandemi, dimana dikeluarkannya UU No 2 Tahun 2020 serta perubahan postur APBN melalui Perpres 54 Tahun 2020 dan kemudian Perpres 72 Tahun 2020 sebagai kebijakan countercyclical untuk menghadapi pandemi.

• Dilaporkan Partai Golkar Sumba Timur ke Polisi, Begini Tanggapan Gidion Mbilijora

Kinerja fiskal dari sisi perpajakan diakuinya masih melambat akibat PSBB, tapi membaik di sektor tertentu.

Setelah adanya pelonggaran PSBB dan membaiknya perdagangan internasional mendorong kinerja perpajakan.

Secara riil, terlihat adanya perbaikan konsumsi masyarakat meski masih melemah. Sektor riil pun mulai membaik terutama di bidang konstruksi. Produksi dalam negeri mulai tumbuh dan degup ekonomi naik. Namun, perlu dilihat lagi sustainabilitasnya.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sampai semester I secara nasional mengalami pertumbuhan negatif yakni 4,3 persen. Nah, pada triwulan I 2020 ekonomi NTT mengalami kontraksi terdalam dalam lima tahun terakhir yakni mencapai -7,62 persen quarter-to-quarter (q-to-q) dan 2,84 year-to-year (y-o-y)," katanya.

Kemiskinan di NTTmeningkat, kata Lydia, dimana jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat 24,3 ribu orang terhadap September 2019. Pada Juni 2020 pun NTT mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Bahkan, sejak Maret 2020, pertumbuhan kredit cenderung menurun khususnya pada kredit non-UMKM.

Meski demikian, Lydia menjelaskan bahwa kontribusi belanja pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) cukup besar bagi perekonomian NTT, dimana konsumsi pemerintah 28 % dan PMTB 40%.

Ketika melihat sektor perekonomian NTT dengan menganalisa location quetion, ada tiga sektor unggulan NTT, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jamsos wajib; serta jasa pendidikan.

Selanjutnya, Lydia pun membeberkan sejumlah data realisasi APBN di NTT hingga Juni 2020, dimana realisasi pendapatan mengalami penurunan sebesar -2,6 persen dibandingkan periode tahun 2019 karena turunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Namun, realisasi belanja naik dibandingkan periode tahun 2019 yakni sebesar 1,7 persen, sebagai upaya percepatan belanja negara guna mendorong perekonomian.

Kemudian, realisasi total penyaluran kredit program baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) di NTT hingga Juni 2020 mengalami penurunan sebesar -26 persen.

Selanjutnya, presentase pertumbuhan (growth) DAK Fisik tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar -37,1 persen, sedangkan presentase pertumbuhan (growth) Dana Desa tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar -17,9 persen.

Penyaluran DAK Fisik sejak tahun 2017 sampai depan 2020 terus menurun dan masih membutuhkan perhatian serius untuk memperbaiki realisasi ke depan.

Adapun presentase realisasi tertinggi penyaluran DAK Fisik Semester I Tahun 2020 ada di Kabupaten Lembata, yakni sebesar 20,90 persen.

Terdapat lima kabupaten yang belum menyalurkan DAK Fisik sampai dengan semester I Tahun 2020 yakni Kabupaten TTU, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Saby Raijua.

Adapun alokasi DAK Fisik Reguler 2020 sebesar Rp1,2 triliun dengan realisasi sebesar Rp71,7 miliar, alokasi DAK Fisik Afirmasi 2020 sebesar Rp639,6 miliar dengan realisasi sebesar Rp16,2 miliar, dan alokasi DAK Fisik Penugasan 2020 sebesar Rp886,7 miliar dengan realisasi sebesar Rp35,9 miliar.

Selanjutnya, terkait realisasi dana desa, penyaluran ke reneing kas desa tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 disebabkan adanya penyaluran langsung ke rekening desa.

Terkait biaya penanganan Covid-19, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 695,2 triliun yang dibagi untuk penanganan kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan insentif usaha Rp 120,61 triliun.

Namun, realisasi dana tersebut di NTT sendiri antara lain kesehatan 7,22 %, perlindungan sosial 37,96 % sektoral dan pemda 6,03%, UMKM 24,42 %, pembiayaan korporasi 0,0%, dan insentif usaha 11,22%.

Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan untuk percepatan realisasi, antara lain mempercepat penyelesaian regulasi dan penyederhanaan administrasi, mempercepat implementasi program untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha, dan memperkuat komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran publik, pemanfaatan stimulus, serta mendapatkan feedback.

Selanjutnya, data yang dipaparkan Lydia yakni realisasi bansos tunai dari April hingga Juni 2020 di NTT, dimana jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bansos sebanyak 247.537 KPM dengan total dana Rp148.522.200.000.

Untuk program Sembako, di NTT telah terealisasi sebesar Rp511.754.600.000 untuk 515.265 KPM. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp116.330.890.000 untuk 363.140 KPM.

Sedangkan, realisasi program Padat Karya telah mencapai 30 persen dan akan terus didorong untuk melakukan percepatan. Realisasi kartu prakerja sendiri di NTT telah mencapai 18,2 persen dari total peserta prakerja.

Kemudian, realisasi insentif kesehatan bagi tenaga kesehatan per 17 Juli 2020 antara lain sebesar Rp34.965.000.000 dari jumlah alokasi sebesar Rp58.260.000.000 untuk 3.220 tenaga kesehatan di NTT.

Adapun upaya strategis dalam pemulihan ekonomi antara lain melihat faktor berpengaruh dan mempersiapkan new normal, akselerasi pemulihan sosial dan kesehatan, serta akselerasi pemulihan ekonomi.

"Memang APBN Semester I Tahun 2020 mengalami tekanan. Namun, ada komitmen besar dari pemerintah untuk prioritas pada penanganan Covid-19 dan belanja negara. Supaya, kita bisa mendorong defisit pada level yang mampu kita akomodasi," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)