Presiden Jokowi Ingin Bubarkan 18 Lembaga, Refli Harun Minta BPIP Nomor Satu, Ini Alasannya!
Refly menyebut, jika memang ingin lebih menanamkan nilai Pancasila di masyarakat, harusnya Presiden cukup membentuk lembaga ad hoc saja.
lihat foto
Presiden Jokowi Ingin Bubarkan 18 Lembaga, Refli Harun Minta BPIP Nomor Satu, Ini Alasannya!
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Rencana Presiden Jokowi untuk membubarkan 18 lembaga karena dinilainya tidak produktif, mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.
Salah satunya, adalah Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Dia meminta agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP juga menjadi nomor satu atau pun pada urutan lain dari deretan lembaga yang sebaiknya dibubarkan.
Refly Harun menilai, BPIP yang didirikan Jokowi pada tahun 2018 lalu, tak punya fungsi dan peran yang jelas. Olehnya, lembaga itu sebaiknya dibubarkan saja.
"Saya melihat enggak jelas tujuan lembaga ini. Dan tidak bisa diukur hasil kerjanya seperti apa. Key performance index-nya tidak jelas," kata Refly kepada Kompas.com, Rabu (15/7/2020).
• Demokrat Buka Pintu Raffi Ahmad Maju Pilkada Tangsel Bersama Anak Maruf Amin, Tanggapan Sang Artis?
• Tiga Pasien Positif di Kabupaten Sumba Timur Masih Dirawat
• Mediasi Gagal, Ahn Jae Hyun dan Goo Hye Sun Resmi Cerai
Refly menjelaskan, tugas BPIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila selama ini tak terdengar gaungnya. Hasil dari kerja yang dilakukan BPIP juga sulit untuk diukur keberhasilannya.
"Sekarang kita bingung untuk menentukan keberhasilan. Enggak bisa diukur. Apakah setelah punya BPIP masyarakat kita lebih pancasilais? Kan bingung juga mengukurnya," kata dia.
Refly menyebut, jika memang ingin lebih menanamkan nilai Pancasila di masyarakat, harusnya Presiden cukup membentuk lembaga ad hoc saja.
Menurut dia, tak perlu sampai mendirikan sebuah badan baru.
"Jadi lembaga seperti itu hanya habiskan anggaran menurut saya. Lembaga pembinaan tapi terkesan ya politis saja," ucapnya.
Kendati demikian, Refly memprediksi kecil kemungkinan Jokowi berani membubarkan lembaga ini.
Apalagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.
"Bagi Presiden Jokowi enggak mungkinlah dia membubarkan, membuat perang."
Menurut saya yang jadi korban (pembubaran) pasti lembaga yang tak punya muatan politiknya," kata dia.
Wacana untuk membubarkan lembaga ini pertama kali disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, 18 Juni lalu.
