Tunjuk Prabowo Jadi Pimpro Lumbung Pangan Nasional di Kalteng, Simak Pertimbangan Presiden Ini!

Namun, tugas tersebut justru diserahkan kepada Prabowo yang notabene adalah seorang Menhan. Jokowi berdalih, dirinya sengaja menunjuk Prabowo karena persoalan pangan kini tengah menghadapi ancaman serius.

Organisasi pangan dan pertanian yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), FAO, telah membunyikan lonceng peringatan atas potensi krisis pangan yang mungkin akan dihadapi oleh seluruh umat manusia.

Krisis tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh dunia. Dilansir dari Worldometers, akumulasi kasus positif Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 12.397.927 kasus per 10 Juli 2020.

Sebanyak 7.227.108 kasus telah dinyatakan sembuh. Sementara, pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 557.569 orang.

"Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti SPV (special purpose vehicle)-nya bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN, atau dengan scheme yang lainnya," kata Presiden seperti dilihat dari video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan leading sector-nya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan (Prabowo) yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan juga Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono)," imbuh Presiden.

Proyek food estate sendiri telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Dilansir dari Indonesia.go.id, food estate merupakan sebuah program jangka panjang dalam penyediaan lahan baru, serta rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan drainane di lahan berawa.

Kawasan pangan ini rencananya akan dikembangkan di atas lahan seluas 600.000 hektare. Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas sengaja dipilih karena lokasinya yang strategis di tengah wilayah Indonesia dan dekat dengan calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Area food estate merupakan bekas lahan program "Sawah Sejuta Hektar" yang telah dirintis di Presiden RI kedua Soeharto sejak 30 tahun silam.

Namun, proyek yang diharapkan dapat mendukung swasembada pangan itu terpaksa berhenti pada 1999. Hal ini, karena terjadi berbagai kerusakan lingkungan akibat pembangunan kanal.

Dalam perjalanannya, 400.000 hektare diantaranya berubah fungsi, umumnya menjadi kebun sawit.

Sebagai langkah awal, Presiden Jokowi telah mematok target yang cukup ambisius pada proyek yang mulai digarap pada tahun ini.

"Tahun ini Insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas," kata Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah ditugaskan untuk memperbaiki jaringan irigasi guna mendukung penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG).