Kurangi Beban Anggaran, Presiden Jokowi Bakal Hapus 18 Lembaga Negara dan Komisi, Apa Saja? Cek Yuk

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari-31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.

Berikut daftar lima menteri Jokowi yang memiliki kinerja buruk dan layak diganti versi survei IPO sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik yang menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?"

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi.

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Agama, Fachrul Razi

Menteri Agama Fachrul Razi berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Senin (30/12/2019). (Tribunnews.com/Gita Irawan)
Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (HANDOUT)
Edhy Prabowo menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden.

Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan.

Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.

Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.

5. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). (Warta Kota/henry lopulalan)
Nama menteri lain yang layak diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (22 persen).

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.

"UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

tribun network/fik/sen)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Akan Bubarkan 18 Lembaga Negara, ''Saya Ingin Simpel''