Kurangi Beban Anggaran, Presiden Jokowi Bakal Hapus 18 Lembaga Negara dan Komisi, Apa Saja? Cek Yuk

"Menteri yang kinerjanya endak bagus kalian bakalan dicukupkan," kata Dede melalui cuitannya tersebut.

Tak butuh waktu lama bagi Istana untuk membantah isu tersebut.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, tidak ada rencana perombakan kabinet atau reshuffle kabinet 2020.

Dikutip dari Kompas.com, dalam pertemuan itu, Jokowi menyinggung kinerja menteri yang dinilai kurang cepat dan kurang mampu beradaptasi.

Fadjroel bahkan menyampaikan pernyataan Jokowi yang tak segan mencopot menteri yang kerjanya lamban dan tidak bisa beradaptasi.

"Presiden Joko Widodo menyatakan, 'Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu'," kata Fadjroel menirukan ucapan Jokowi kepada para pegiat media sosial.

"Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," lanjut Fadjroel menirukan ucapan Jokowi.

5 Menteri Memiliki Kinerja Buruk Versi IPO

Di sisi lain, beberapa waktu lalu, muncul survei kepuasan publik terkait kinerja para pembantu Jokowi yang dilakukan Indonesia Political Opinion ( IPO).

Apalagi para menteri Jokowi telah bekerja lebih dari 100 hari sejak dilantik Oktober 2019 lalu.

Ya IPO merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf atau Reshuffle Kabinet 2020.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika)
"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."