Anggaran Pilkada Serentak Dua Kabupaten di NTT Minim

Anggaran Pilkada Serentak Dua Kabupaten di NTT Minim

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggaran Pilkada Serentak tahun 2020 mengalami penyesuaian. Demikian pula anggaran Pilkada di sembilan Kabupaten di NTT yang akan menggelar Pilkada Langsung. 

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa menjelaskan, ketersediaan anggaran Pilkada di beberapa daerah memadai. Namun demikian, ia menilai khusus untuk dua kabupaten di Pulau Flores, anggaran Pilkada Serentak yang dialokasikan tergolong sangat minim. 

"Ketersediaan anggaran di beberapa kabupaten cukup memadai. Tetapi untuk Manggarai dan Ngada anggarannya sangat minimal meski ada rasionalisasi dan restrukturisasi," katanya kepada POS-KUPANG.COM. 

Karenanya, hal ini menurutnya harus menjadi perhatian demi menciptakan kualitas Pilkada yang baik sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang baik pula. Pasalnya, anggaran Pilkada untuk Kabupaten Manggarai hanya berkisar Rp 7,1 miliar dan untuk Kabupaten Ngada hanya sekitar Rp 6 miliar.

Pelaksanaan tahapan Pilkada dalam masa pandemi Covid-19, katanya, harus dilakukan secara bijak. Sistem penganggaran tidak boleh hanya difokuskan pada APD tetapi juga pada teknis pengawasan hingga level terbawah. 

"Kita mau agar aspek kualitas demokrasi dan keselamatan masyarakat harus seiring sejalan, jadi tidak hanya soal APD tetapi teknis pengawasan juga harus diperhatikan," ungkap Thomas. 

Pada Senin (13/7), Bawaslu RI melakukan rapat virtual dengan Bawaslu sembilan Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada di NTT. Rapat tersebut mau memastikan penganggaran termasuk alokasi dana hibah untuk kabupaten tersebut. 

"Kita mau memastikan kembali kepada 9 kabupaten soal alokasi dana hibahnya, kita akan manfaatkan kesediaan anggaran yang terbatas ini," ujarnya.

Selama tiga hari dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan SDM Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Bagi Bawaslu Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020.

Kegiatan yang merupakan kegiatan tatap muka pertama jajaran Bawaslu pasca pandemi Covi-19 itu dihadiri oleh komisioner Bawaslu dari 9 kabupaten di NTT yang melaksanakan Pilkada Serentak, yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sabu Raijua. 

Usai membuka kegiatan, Ketua Bawaslu NTT, Thomas M Djawa menjelaskan, kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para Pengawas Pemilu Lapangan  dalam rangka pengawasan Pilkada serentak. Pelaksanaan difokuskan untuk 9 kabupaten yang melaksanakan Pilkada. 

Materi yang diberikan berkaitan dengan proses pengawasan, sumber daya manusia penyelenggara hingga tingkat bawah serta anggaran. 

Pengawasan selama proses tahapan Pilkada Serentak mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan verifikasi calon perorangan khusus untuk kabupaten Ngada, TTU, Belu dan Sabu Raijua; verifikasi perbaikan hingga pelaksanaan Pilkada.