Sumba Timur dapat Tambahan Anggaran Pilkada, Pemerintah Pusat Kucur Rp 2,7 Miliar, Ini Penggunaannya

POS KUPANG, COM, WAINGAPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur mendapat tambahan anggaran senilai Rp 2,7 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Penambahan anggaran ini untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 yang wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19," ujar Ketua KPU Sumba Timur, Oktavianus Landi, Sabtu (11/7).

Anggaran yang bersumber dari APBN ini, kata Oktavianus Landi, sudah dialokasikan namun belum bisa digunakan karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait penggunaannya.

Dia menyebut anggaran itu akan dimanfaatkan untuk semua kebutuhan yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19 mulai dari tingkat kabupaten hingga PPS.

"Mulai dari kesiapan alat pelindung diri, sarana sanitasi cuci tangan, disinfektan, hingga thermo gun akan disiapkan dengan anggaran tambahan ini," katanya menjelaskan.

Untuk pelaksanaan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sumba Timur, Oktavianus juga mendapat dana hibah dari pemkab setempat senilai Rp 29,7 miliar. Anggaran ini sudah dimanfaatkan untuk persiapan pilkada.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di daerah ini sebanyak 573 orang.

"PPDP ini akan ditempatkan satu orang untuk satu TPS. Saat ini mereka sedang menjalani tes kesehatan dan rencananya besok akan kami tetapkan," katanya.

Untuk pemungutan suara, Oktavianus menambah sebanyak 103 tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah kerumunan warga.

"Penambahan TPS ini untuk menguraikan kerumunan massa saat pilkada nanti dalam rangka penerapan protokol pencegahan Covid-19," ungkapnya.

Oktavianus mengaku telah memetakan penambahan sebanyak 103 TPS tersebut sehingga total TPS untuk pilkada Sumba Timur sebanyak 573 TPS.

Oktavianus mengatakan, upaya ini untuk menyiasati adanya ketentuan terkait protokol pencegahan Covid-19 dalam pilkada bahwa jumlah pemilih di setiap TPS dari sebelumnya 800 orang dikurangi menjadi 500 orang per TPS.

Menyinggung terkait persiapan aspek lain dalam pilkada 2020 di daerah setempat, Oktavianus mengaku telah melantik badan ad-hoc meliputi PPK 110 orang, PPS 468 orang.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang berproses untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibutuhkan 573 orang. Ratusan anggota PPDP tersebut sementara dalam masa pemeriksaan kesehatan baik tes cepat atau rapid test maupun gejala influensa.

Oktavianus berencana menetapkan PPDP pada Sabtu (11/7), dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada 13-14 Juli mendatang. (antara)