Breaking News:

Salam Pos Kupang

ASN Eks Napi Korupsi

BUPATI Manggarai Deno Kamelus mengaktifkan kembali sembilan Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi

ASN Eks Napi Korupsi
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - BUPATI Manggarai Deno Kamelus mengaktifkan kembali sembilan Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah selesai menjalani masa hukuman. Surat Keputusan (SK) tentang pengaktifan ASN telah ditandatangani dan diserahkan kepada masing-masing orang.

Pengaktifan kembali sembilan ASN berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN). "Perintah pengadilan itu ada beberapa, di antaranya membatalkan keputusan bupati. Menindaklajuti perintah pengadilan, Pemda Manggarai menerbitkan sebuah SK. Kita sudah serahkan SK pengaktifan kembali kepada mereka," kata Sekretaris Daerah Manggarai Fanssy Jahang di Ruteng, Senin (6/7).

UPDATE Corona di Manggarai: 2 ODP & 3 OTG Masih Dipantau

Ada 12 ASN yang diberhentikan. Sebanyak 11 orang di antaranya mengajukan gugatan ke PTUN Kupang. PTUN Kupang mengabulkan gugatan sembilan orang. Sementara gugatan dua orang ditolak.

Atas putusan itu, Bupati Deno mengajukan banding pada tingkat PTUN Surabaya. Putusan PTUN Surabaya menguatkan putusan PTUN Kupang.

Pasar Mingguan Keo Tengah Nagekeo Kembali Dibuka 18 Juli 2020

Alasan penolakan gugatan terhadap kedua orang ASN karena keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi tidak mengandung cacat yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara sembilan orang yang gugatannya dikabulkan PTUN Surabaya, hakim mempertimbangkan penerbitan keputusan Bupati Manggarai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga cacat yuridis secara prosedural dan substansi.

Mereka yang menang gugatan, yakni Lasarus Gani, Teodorus Tunti, Heribertus Pala, Belasius Adur, Maximus Sudarso, Anglus Santas, Jaya Sinar Robertus, Abel Jehudu Bepong dan Jemali Linus.

Sebelum kasus dibawa ke PTUN, ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi menjalani proses hukum di pengadilan negeri. Majelis hakim memvonis mereka bersalah. Hukuman penjara telah selesai dijalani.

Karena sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga Pemda Manggarai memproses pemberhentian ASN. Pemberhentian merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SKB memerintahkan seluruh kepala daerah memberhentikan ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan perintah PTUN Surabaya, Pemda Manggarai tidak serta merta langsung mengaktifkan ASN eks napi korupsi. Bupati Deno masih berkoordinasi dengan BKN, KemanPAN-RB dan Kemendagri.

Kasus ini memberi pelajaran kepada kita bahwa butuh kehati-hatian dalam membuat keputusan pemberhentian ASN walau sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemerintah hendaknya mencermati dan mengkaji berbagai regulasi dengan baik untuk dijadikan dasar pijak pemberhentian agar tidak terjadi kecolongan seperti ini.

Kita berharap pemerintah segera menindaklanjuti putusan PTUN Surabaya dengan mengaktifkan ASN eks napi korupsi. Penolakan pengaktifan sama dengan pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Kasus ini menjadi pelajaran untuk pemerintah daerah lainnya. *

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved