Rocky Gerung Mau Jadi Menkumham Asal Presiden Joko Widodo Penuhi Satu Syarat, Selengkapnya Di Sini!
Kesediaan Rocky Gerung itu mengemuka saat moderator menanyakan kesiapan Rocky Gerung jika ditawari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
lihat foto
Rocky Gerung Mau Jadi Menkumham Asal Presiden Joko Widodo Penuhi Satu Syarat, Selengkapnya Di Sini!
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sepertinya, wacana tentang perombakan kabinet semakin tak terbendung. Publik seakan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo tentang reshuffle kabinet tersebut.
Bahkan pengamat politik sekelas Rocky Gerung pun turut meramaikan dinamika tentang perombakan kabinet itu, meski apa yang disampaikannya sebagai kritik bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Kesediaan Rocky Gerung itu mengemuka saat moderator menanyakan kesiapan Rocky Gerung jika ditawari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
"Saya mau," kata Rocky Gerung dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' Sabtu (4/7/2020).
• Yunarto Wijaya: Ini Kesempatan Agus Harimurti Yudhoyono Masuk Kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo
• Beredar Nama Menteri Hasil Reshuffle: Ahok Menteri BUMN, Erick Thohir Mendag, AHY Menkop dan UKM
• Achmad Baidowi: Tanpa Usul Amien Rais Pun Presiden Jokowi Punya Hak dan Kewenangan Mengganti Menteri
Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky Gerung meminta satu syarat, yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.
Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.
"Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.
"Jadi sebagai Menkumham, keputusan pertama saya akan membubarkan kabinet."
"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai Menkumham atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.
Rocky Gerung menyebut perombakan kabinet pada akhirnya ditentukan oleh segelintir orang.
Ia menilai saran yang diberikan kepada Presiden tentang menteri mana yang layak diganti hanya formalitas.
Sebab, ada kekuatan oligarki yang menyetir semua kepentingan.
"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai."
"Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya olinier, partai oligarki linier," kata Rocky Gerung.
