Tahapan Sudah Dimulai Kembali, KPUD TTU Lakukan Rasionalisasi Dana Pilkada
Dana pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara (TT) yang dialokasikan pemerintah daerah sebesar Rp. 25 miliar tidak dipotong
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Tahapan Sudah Dimulai Kembali, KPUD TTU Lakukan Rasionalisasi Dana Pilkada
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Dana pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara (TT) yang dialokasikan pemerintah daerah sebesar Rp. 25 miliar tidak dipotong untuk penanganan dan pencegahan covid-19.
Meskipun tidak dipotong, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat tetap melakukan rasionalisasi dan realokasi untuk pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) para penyelenggara pilkada ditingkat bawah.
"Karena memang sudah ada tahapan yang harus segera kita lakukan dan itu butuh perlengkapan APD. Semua itu sumbernya dari hibah pilkada yang Rp. 25 miliar itu," kata Ketua KPUD TTU Paulinus Lape Feka kepada Pos Kupang saat dihubungi Pos Kupang, Jumat (3/7/2020).
Paulinus mengungkapkan, pemerintah daerah tidak melakukan pemotongan sedikitpun anggaran yang sudah disepakati bersama dalam naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah dan KPUD Kabupaten TTU untuk penanganan covid-19.
"Hanya kami yang melakukan rasionalisasi, dan realokasi untuk kepentingan pengadaan APD para penyelenggara pemilu ditingkat bawah," ungkapnya.
Terkait dengan penambahan tempat pemungutan suara, jelas Paulinus, pihaknya telah melakukan rasionalisasi dan penghematan di sejumlah pos untuk dialokasikan kepada dampak penerapan protokol covid-19.
"Termasuk pembatasan jumlah pemilih per TPS. Dampaknya itu penambahan TPS. Memang kita sudah lakukan perhitungan," jelasnya.
Paulinus menambahkan, kemungkinan besar pihaknya akan mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan KPU RI.
• Uraian Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II A El Tari Kupang Terkait Angin Kencang di Wilayah NTT
• Uraian Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II A El Tari Kupang Terkait Angin Kencang di Wilayah NTT
"Jadi pemerintah pusat akan mendukung lagi dengan APBN untuk penambahan APD, karena memang APD itu pengadaannya setiap tahapan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)
