Program KB Bukan Membatasi Kelahiran Tapi Mengatur Jarak Kelahiran

POS KUPANG.COM| ATAMBUA - Kepala BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru menegaskan, program keluarga berencana (KB) bukan membatasi kelahiran tetapi mengatur jarak kelahiran. Mengatur jarak kelahiran bisa dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi.

Mengatur jarak kelahiran dianjurkan di atas tiga tahun. Ada sejumlah manfaatkan dalam mengatur jarak kelahiran di atas tiga tahun, antara lain, memberikan ruang dan waktu kepada ibu untuk memulihkan kesehatan reproduksi pasca bersalin.

• Masuk New Normal Masyarakat Wajib Taat Protokol Kesehatan

Kemudian, memiliki waktu cukup bagi keluarga untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Masa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa emas dan momen paling baik bagi keluarga untuk memperhatikan tumbuh kembang anak.

Marianus mengatakan hal ini kepada wartawan di sela-sela kegiatan Sosialisasi 1.000 Hari Kehidupan dan Pusat Informasi Kegiatan Remaja di Hotel Matahari Atambua, Kabupaten Belu, Jumat (3/7/2020).

Marianus mengungkapkan, angka kelahiran total di NTT tertinggi di Indonesia sehingga memicu kemiskinan. Tingkat kemiskinan di NTT masih 20 persen.

• Kristo Efi Optimistis Dapat Tiket dari Golkar, Ini Alasannya

"Angka kelahiran total tertinggi di Indonesia. Kita yang paling tinggi sehingga memicu kemiskinan", kata Marianus.

Setelah dikaji bersama para ahli, ternyata rata-rata penduduk di NTT memiliki pendapatan kecil tapi punya anak banyak. Di NTT, pengeluaran per kapita, 1 orang menggunakan uang sebesar Rp 387.160 per bulan. Kalau dalam keluarga memiliki 8 orang maka dikalikan delapan orang. Jika pendapatan tidak cukup dan nilai dibawa angka tersebut maka penduduk yang bersangkutan dikategorikan miskin. Perhitungan ini berbeda di setiap provinsi di Indonesia dan juga di setiap kabupaten/kota.

"Di NTT pengeluaran per kapita, 1 orang menggunakan uang sebesar Rp 387.160 per bulan. Kalau dalam keluarga memiliki 8 orang maka dikalikan delapan orang. Kalau pendapatan tidak cukup dan nilai dibawa itu maka penduduk yang bersangkutan kategori miskin. Yang memicu kemiskinan salah satunya angka kelahiran total tinggi", jelas Marianus.

Terhadap masalah tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menginstruksikan kepada jajaran BBKKBN untuk terus mengkampanyekan, memberikan pemahaman dan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi "lemah lembut" bisa mengatur kelahiran anak. Jangan melampaui kemampuan ekonomi keluarga. Kemudian remaja tidal boleh hamil. Remaja hamil itu rentan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga pada penceraian. Intinya pemerintah tidak membatasi kelahiran tetapi mengatur jarak.

"Kita tidak membatasi kelahiran tapi kita minta direncankan sesuai dengan kamampuan ekonomi kita supaya anak-anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu berkualitas, bukan kuantitasnya. Anak yang dilahirkan itu memiliki produktivitas tinggi", terang Marianus.

Khusus untuk Belu, lanjut Marianus angka kelahiran total masih tinggi sehingga dampaknya pada kemiskinan mencapai 15 persen atau sekitar 34.000 jiwa penduduk miskin.

Marianus mengatakan, angka kelahiran total di NTT tergolong tinggi di Indonesia sehingga memicu kemiskinan. Jika pemerintah dan masyarakat menekan angka kelahiran total dengan menggunakan alat kontrasepsi sampai 23 persen maka kemiskinan di NTT bisa menurun sampai 17 persen setiap tahun.

Hasil kajian BKKBN diproyeksikan, jika angka kemiskinan di NTT terus diturunkan sampai tahun 2027 maka kemiskinan di NTT tinggal sekitar 10 persen. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Teni Jenahas)