Breaking News:

News

Marcu Mbau Tantang Bupati TTS Lapor Pansus LKPj ke Penegak Hukum: Tak Usah Pakai Gertak-gertak

"Kalau berani lapor. Tidak usah pakai gertak-gertak. Selama ini saya rem-rem komentar di media karena saya menghormati kemitraan dua lembaga ini."

Penulis: Dion Kota | Editor: Benny Dasman
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau, geram menyikapi pernyataan Bupati TTS, Egusem Piether Tahun, yang mengancam akan membawa Pansus LKPj ke ranah hukum jika dari hasil kajian bekerja di luar regulasi.

Marcu menantang Bupati Tahun untuk melaporkan pansus kepada aparat penegak hukum guna membuktikan apakah Pansus LKPj bekerja di luar regulasi atau tidak.

"Kalau berani lapor. Tidak usah pakai gertak-gertak. Selama ini saya rem-rem komentar di media karena saya menghormati kemitraan dan keseimbangan dua lembaga ini (eksekutif dan legislatif). Tapi kalau bupati sudah pakai main ancam begini, saya sebagai pimpinan lembaga DPRD TTS tersinggung berat," ujar Marcu dengan nada geram saat ditemui di Rujab Ketua DPRD TTS, Senin (29/6) sore.

Marcu meminta Bupati Tahun untuk membaca baik-baik regulasi sebelum memberikan komentar di media. Pansus LKPj, diakui Marcu, sudah bekerja sesuai regulasi, tidak di luar koridor.

Bupati Tahun diminta untuk membaca dengan baik PP 13/2019 khususnya pasal 20-21. Dan turunannya, Permendagri No. 18/2020 pasal 19. Lalu diturunkan lagi dalam Tatib DPRD Pasal 65 ayat 4 point' a dan b. Diperjelas lagi dalam badan musyawarah.

"Baca dulu regulasi baru komentar. Jangan ancam-mengancam. Dalam Tatib DPRD Pasal 65 ayat 4 poin A menjelaskan bahwa pansus bekerja satu tahun untuk pembentukan Perda dan poin B menjelaskan di luar Perda, Pansus bekerja 6 bulan. Jadi sebaiknya baca dulu baru komentar," tegas Marcu.

Hasil kinerja pansus, lanjut Marcu, seharusnya mendapatkan apresiasi dari Bupati Tahun. Karena dari temuan pansus terungkap jika banyak pekerjaan yang tidak betul.

"Kenapa bupati terganggu dengan temuan pansus? Seharusnya bupati berterima kasih karena temuan pansus menjadi masukan untuk pak bupati. Selama ini banyak lapor yang masuk ke bupati beres-beres ternyata kenyataan di lapangan tidak beres," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun, telah meminta bagian hukum bersama Sekwan DPRD TTS untuk mengkaji regulasi terkait masa kerja Pansus LKPj. Pasalnya, sesuai PP 13/2019, masa kerja pansus hanya 30 hari setelah LKPj diserahkan.

Namun yang terjadi saat ini, diakui Bupati Tahun, pansus sudah bekerja lebih dari 30 hari. "Kita serahkan dokumen LKPj pada April lalu. Saat ini sudah akhir Juni berarti sudah lewat 30 hari. Saya sudah minta bagian hukum bersama Sekwan mengkaji hal ini. Jangan sampai pansus LKPj bekerja di luar regulasi," ungkap Bupati Tahun, Senij (29/6).

"Jika Pansus bekerja di luar regulasi, ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Pasalnya, kinerja pansus LKPj berkonsekuensi terhadap anggaran negara," tambah Bupati Tahun. *

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved