JPIC SVD Ruteng Dukung Gerakan asyarakat Tolak Pabrik Semen di Luwuk, Ini Alasannya

Pihak JPIC SVD Ruteng mendukung gerakan masyarakat untuk menolak rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda

ISTIMEWA
Direktur JPIC SVD Ruteng, Pater Simon Suban Tukan, SVD 

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Mengenai rencana penambangan batu gamping dan batu kapur di Lengko Lolok dan rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangarai Timur pihak JPIC SVD Ruteng mendukung gerakan masyarakat untuk menolak.

Hal ini Direktur JPIC SVD Ruteng, Pater Simon Suban Tukan, SVD menyampaikan itu kepada POS-KUPANG.COM, Senin (29/6/2020) malam.

Sambut Hari Bhayangkara ke-74, Anggota Polda NTT Terus Gelar Baksos Bagi Sembako Bagi Warga

Pater Simon juga menyampaikan 6 alasan terkait pihaknya mendukung gerakan masyarakat untuk menolak tambang batu kapur dan gamping serta prabrik semen tersebut dimana pertama, areal penambangan tersebut masuk dalam kawasan ekoregion karst yang perlu dilindungi. Areal Karst itu laksana tangki air bawah tanah dari Flores.

Menurut Pater Simon, jika ini dibocorkan atau dihancurkan maka Flores akan kehilangan pasokan air tanah. Dan Dalam waktu lama hal itu berdampak ada kehilangan air bawh tanah.

Polda NTT Tangkap 3 Tersangka Dugaan Korupsi Jaringan Irigasi di TTU

Alasan kedua, kata Pater Simon, areal penambangan masuk mengancam hilangnya ruang hidup warga di sana, sebab, areal itu terletak di lahan kelola warga dan teutama pemukiman warga yg menurut rencana akan dipindahkan. Jika ruang hidup sudah hancur maka eksistensi warga disana juga akan hilang.

Ketiga, hilangnya eksistensi warga berarti hilangnya identitas kultural warga sebagai orang Manggarai, hidup dengan 5 filosofi utama yang menggambarkan ruang hidupnya yang esensial, Kampung sebagai tempat hunian (Golo Lonto/Beo Ka,eng), Tanah sebagai lahan kelola untuk hidup (Uma Duat), Halaman Kampung sebagai tempat untuk ekspresi kreativitas hidup (Natas Labar), Altar untuk perayaan kehidupan (compang Takung), mata air untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tempat mengasoh (Wae Teku).

Alasan keempat, kata Pater Simon, lebih dari itu, ketika ruang kehidupan sudah dihancurkan, terutama tanah, maka itu sama dengan menghancurkan kehidupan, karena tanah adalah kehidupan mereka.

Alasan kelima, kata Pater Simon, secara hukum rencana itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ditingkat nasional maupun lokal, apalagi tata aturan di Negara ini masih tumpang tindih satu sama lain, baik nasional maupun daerah.

"Manggarai Timur sendiri memiliki Perda tentang Perlindungan Mata Air, sayangnya ini lngsung bertentangan dengan Perda RTRW Matim dan Perda tentang Perlindungan Masyarakat Adat. Masih banyak aturan yang saling bertentangan, tapi diatas semuanya itu, Pembangunan apapun harus memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan hidup dari warga di sana, artinya harus ada keadilan dalam arti seluas-luasnya,"ungkap Pater Simon.

Alasan keenam kata pater Simon, berdasarkan pengalaman advokasi selama ini, di pulau yang kecil sperti Flores itu hutannya terbatas dan pasokan airnya terbatas, maka di pulau kecil ini tidak boleh ada penambngan, sebaliknya harus dilindungi untuk kehidupan yang berkelanjutan.

"Juga pengalaman menunjukan, mengutip Paus Fransiskus, Pertambangan dapat mensejahterakan rakyat, tetapi ditempat penambngan itu dilakukan, tidak pernah mensejahterakan masyarakat di sana,"pungkas Pater Simon. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved