Pejabat Eselon II Sumtim Rebut Delapan Jabatan yang Lowong, Akademisi Undana jadi Asesor, Siapa?

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Oby Lewanmeru

POS KUPANG, COM, WAINGAPU - Akademisi Undana, Prof. Alo Liliweri dan Dr. David Pandie, menjadi asesor atau tim penguji seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur.

Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Senin (15/6), menyebutkan, dalam waktu dekat Pemkab Sumba Timur akan menggelar seleksi pengisian delapan jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Sumba Timur yang masih lowong. Tim asesor dari Undana Kupang, yakni Prof. Alo Liliweri dan Dr. David Pandie.

Asesor lainnya adalah Sekda Sumba Timur, Domu Warandoy, S.H, M.Si, Asisten III Setda Sumba Timur, Lu Pelindima, S.Sos dan mantan Sekda Sumba Timur, Ir. Jusman.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan SDM, Lu Pelindima, S.Sos mengakui, saat ini sementara dalam proses. "Pendaftaran sudah selesai dan akan menunju ke tahapan selanjutnya, yakni pengujian," kata Pelindima.

Menurut Pelindima, sebelumnya direncanakan tes dilakukan secara online, namun kemungkinan tidak melalui online, tetapi asesor akan langsung menguji peserta seleksi.

Dia mengakui, jumlah asesor sebanyak lima orang terdiri dari dua orang akademisi, dua birokrat dan satu mantan birokrat.

"Setelah seleksi, panitia seleksi akan mengajukan tiga nama ke Komisi ASN. Di Komisi ASN mereka akan melihat prosedur yang dilakukan Pemkab Sumba Timur dalam seleksi jabatan tersebut. Tentu Komisi ASN hanya melihat prosedur," jelasnya.

Dikatakannya, Komisi ASN kemudian merekomendasikan kepada bupati, selanjutnya bupati menentukan satu orang di setiap jabatan yang lowong.

Menurut Pelindima, karena kekosongan jabatan pihaknya mengusulkan ke Mendagri melalui Gubernur NTT. Untuk diketahui, mengisi jabatan eselon II ini perlu dilakukan seleksi secara terbuka.

Delapan jabatan yang masih lowong atau kosong itu adalah jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. *