Asisten Perekonomian Ikut Evaluasi Ranperda di Biro Hukum

POS KUPANG. COM, KUPANG -Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumba Barat, Ir.Maxi Nange, MSi bersama Pimpinan DPRD dan anggota Pansus DPRD mengikuti Evaluasi Ranperda Pembubaran PDAM dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Biro Hukum Setda Provinsi NTT,Kamis (18/6/2020).

Dalam rilis yang dikirim Humas dan Protokol Pemkab Sumba Barat, Kamis (18/6/2020), Maxi mengatakan bahwa Ranperda Pembubaran PDAM merupakan salah satu tindaklanjut atas Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018.

Dengan ditindaklanjutinya temuan BPK ini diharapkan dapat memberikan Opini yang lebih baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 yang sementara diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Terkait Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Maxi mengatakan bahwa Ranperda ini merupakan Perintah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Peraturan bersama Menkes dan Mendagri Nomor 188/Menkes/OB/I/2011 dan Nomer 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsin NTT melalui Kabag mengatakan proses evaluasi hari ini merupakan salah satu tahapan dari pembentukan produk Hukum di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Terkait substansi Ranperda menurut Kabag secara konseptual sudah sesuai tinggal beberapa hal teknis yang perlu dikoreksi terkait Sistematika Penulisan dan Penempatan Bab dan Pasal dalam batang Tubuh.(Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gerardus Manyella)