News
Puluhan Guru Curhat DPRD tak Diakomodir Teko 2020, Ini yang Mereka Minta kepada Bupati Niga Dapawole
Puluhan guru TK/Paud dan sekolah dasar di Sumba Barat meminta Bupati Agustinus Niga Dapawole mengakomodir mereka sebagai guru kontrak daerah.
Penulis: Petrus Piter | Editor: Benny Dasman
Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter
POS KUPANG, COM, WAIKABUBAK - Puluhan guru TK/Paud dan sekolah dasar di Sumba Barat meminta Bupati Agustinus Niga Dapawole mengakomodir mereka sebagai guru kontrak daerah.
Pasalnya, dalam surat keputusan (SK) tenaga kontrak (teko) daerah 2020, tertanggal 1 Januari 2020, mereka tidak diakomodir.
Para guru mengaku telah melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Meski demikian, para guru mengakui, selama masa pandemi virus corona sebagaimana terjadi sampai saat ini, tidak melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolah tetapi melaksanakan tugas kunjungan ke rumah-rumah anak sekolah untuk memberikan bimbingan belajar. Hal itu terlaksana sesuai perintah Dinas Pendidikan Sumba Barat.
"Kami berharap bapak bupati kembali mempertimbangkannya untuk mengakomodir kami sebagai tenaga kontrak daerah tahun 2020," ujar Alfonsa Ina Kii, guru TK Paud Santo Alfonsus Goludewa, Kecamatan Loli, dan guru SD Magho Nangga, Kecamatan Tanah Righu, Melfiana Angreni Umbu Pingge, di Kantor DPRD Sumba Barat, Senin (8/6).
Bersama puluhan teman guru lainnya, Alfonsa dan Melfiana berharap mendapat respon baik dari bupati sehingga nama mereka kembali terakomodir sebagai tenaga kontrak daerah.
Seperti disaksikan Pos Kupang, Senin (8/6), pukul 09.30 Wita, puluhan guru beertemu Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Daniel Bili, S.H. Mereka menyampaikan keluhan tidak terakomodr sebagai tenaga kontrak daerah tahun 2020 dan berharap dewan memperjuangkannya.
Setelah mendengar aspirasi para guru, Daniel Bili meminta Sekretaris DPRD Sumba Barat berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Bupati Agustinus Niga Dapawole, Wakil Bupati Marthen Ngailu Toni, S.P dan Kepala Dinas Pendidikan untuk hadir guna mengklarifikasi keluhan para guru tersebut. Namun berhubung pemerintah sedang sibuk, pertemuan klarifikasi berlangsung, Selasa (9/6). *