Tak Transparan Dalam Pengelolaan Dana Desa, Kades Noemeto Diaduhkan Ke DPRD TTS

Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Selasa (2/6/2020) warga Noemeto, Kecamatan Kota Soe mengadukan Kepala Desa Noemeto, Jerison Taopan ke komisi 1 DPRD TTS. Kades Jerison diaduhkan terkait pengelolaan dana desa yang tidak transparan, Bumdes yang hanya disi keluarga Kades Jerison dan beberapa pekerjaan fisik dana desa yang diduga bermasalah.

Warga berharap komisi 1 DPRD TTS bisa melakukan sidak lapangan ke Desa Noemeto guna melihat langsung pekerjaan fisik dana desa dan pengelolaan dana desa.

" Kami di Desa Noemeto pengelolaan dana desa tidak transparan. Pengelolaan Bumdes hanya diisi oleh keluarga Kades saja. Selain itu beberapa pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019 bermasalah sehingga kita minta dari komisi 1 DPRD TTS bisa melakukan sidak lapangan guna melihat langsung hasil pekerjaan fisik dan pengelolaan dana desa di Desa Noemeto," pinta Viktor Faot, salah satu warga Desa Noemeto yang ditemui di ruang komisi 1 DPRD TTS.

Ditambahkan Edwin Boimau, ada informasi berkembang di Desa Noemeto jika Bumdes berencana untuk membeli perahu penangkap ikan guna mencari ikan di Kolbano. Padahal, Desa Noemeto sendiri tidak memiliki wilayah laut dan jaraknya dengan pantai Kolbano mencapai puluhan kilo meter.

" Ada informasi kalau Bumdes mau beli perahu padahal Noemeto tidak ada laut. Ada apa dibalik ini," sebut Edwin dengan nada curiga.

• ASN di Belu Masih Laksanakan Work From Home

Pengaduan warga Noemeto diterima ketua komisi 1, Uksam Selan, sekertaris komisi 1, Lusi Tusalakh dan anggota komisi 1, Thomas Lopo.

Kepada warga yang mengadu, Uksam Selan mengatakan, Besok, komisi 1 akan turun ke Desa Noemeto guna melakukan sidak lapangan. Hal ini dimaksudkan guna melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat. Komisi 1 juga akan meminta inspektorat melakukan audit khusus terhadap pengelolaan dana desa Noemeto.

" Besok, kita turun klarifikasi lapangan ke Desa Noemeto. Kita sangat sayangkan jika dana desa oleh Bumdes justru digunakan untuk membeli perahu. Pasalnya, dana desa seharusnya dikelolanya guna memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut, bukan desa orang lain," jelasnya.

Uksam mengaku, dirinya sudah beberapa kali mendapatkan pengaduan pengelolaan dana desa di Desa Noemeto melakui sambungan telepon maupun pesan SMS. Oleh sebab itu, besok pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

" Kita berharap pengelolaan dana desa bisa dilakukan secara transparan. Selain itu, pengelola dana desa tidak boleh hanya dilakukan oleh kelompok tertentu berdasarkan kedekatan semata, tetapi harus ada pastisipasi dari masyarakat," imbaunya. (din)