Refly Harun Ungkap Pejabat Era Jokowi Banyak Yang Rangkap Jabatan, Sindir Ali Mochtar Ngabalin

Refly Harun Ungkap Pejabat di Era Jokowi Banyak Yang Rangkap Jabatan, SIndir Ali Mochtar Ngabalin

POS-KUPANG.COM.COM - Refly Harun mengungkapkan kalau banyak pejabat di era Presiden Jokowi yang rangkap jabatan. Termasuk di BUMN.

Refly Harun membeberkan dirinya pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg.

Diketahui, Refly Harun juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama BUMN Pelindo I.

Melalui channel YouTube miliknya, Refly Harun membeberkan gaji, tunjangan, plus fasilitas yang didapatnya dari Istana Negara saat jadi Staf Khusus Mensesneg.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara soal banyaknya rangkap jabatan para pejabat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Menurut Refly Harun, banyak pejabat era Jokowi yang merangkap jabatan di pemerintahan dan sejumlah perusahaan BUMN.

Refly Harun yang pernah merangkap jabatan beberapa hari itu pun mengungkap gaji dan fasilitas yang diperolehnya selama menjabat.

Pada kesempatan itu, mulanya Refly mengungkap gaji dan fasilitas yang diperolehnya saat menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara.

"Waktu saya menjadi staf khusus menteri sekretaris negara selama empat bulan saja, waktu itu penghasilan saya, gaji tunjangan dan lain sebagainya 25 juta (rupiah) per bulan."

"Mendapatkan mobil dinas sekelas Camry atau Nissan Teana, lalu kemudian juga rumah dinas waktu itu."

Setelah menjabat di istana, Refly lantas dipercaya menjadi komisaris utama Jasa Marga.

Namun karena menginginkan kebebasan, Refly akhirnya mengundurkan diri dari jabatan yang diperolehnya.

"Tapi karena tidak merasa cocok dengan diangkat menjadi komisaris utama kemudian juga ingin lebih kebebasan, saya resmi mengundurkan diri," ucap Refly.

Meskipun begitu, ia tak memungkiri gaji pejabat di BUMN bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya.

Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung rangkap jabatan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Sejak April 2020 lalu, Ali Mochtar Ngabalin juga dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Pelindo III.

"Bisa juga ratusan, tergantung BUMN-nya. Kalau BUMN-nya bank, Pertamina, Telkom, itu bisa ratusan (juta rupiah)," kata Refly.

"Biasanya enggak mau terus terang ya, baik sekali Pak Ngabalin ya."

Karena itu, Refly lantas mengimbau pemerintah segera merombak gaji para pejabat yang merangkap jabatan.

"Jadi jangan dobel kan sama-sama uang negara, sana ngambil sini ngambil," sambungnya.

Lebih lanjut, karena masih dalam suasana lebaran, Refly menyebut enggan banyak bicara soal rangkap jabatan di era Jokowi.

Meskipun begitu, ia berjanji akan membahasnya di lain waktu agar semua masyarakat mengetahui betul gaji pejabat BUMN.

"Karena mumpung masih lebaran, itu saja dulu. Nanti besok-besok kita bahas lebih dalam, dalam persepektif hukum tata negara, dalam persepektif hukum administrasi negara," ujar Refly.

"Berapa sih gaji di BUMN tersebut ya, biar khalayak paham betul."

Bantah Tudingan Rangkap Jabatan

Pada kesempatan itu, sebelumnya Refly Harun angkat bicara soal banyaknya rangkap jabatan para pejabat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly Harun menilai rangkap jabatan di era Jokowi sudah menjadi berita lama.

Terkait hal itu, ia lantas mengklarifikasi soal tuduhan yang menyebutnya sempat merangkap jabatan saat masih menjabat sebagai pejabat istana.

Refly Harun mengatakan, Ombudsman kala itu keliru menyebutnya merangkap jabatan.

"Apa yang ingin kita ulas? Apa yang ingin kita bahas enggak perlu kita panas-panas dulu, belajar-belajar dulu," kata Refly.

"Cukup baca berita saja, tapi beritanya juga panas walaupun berita lama ini."

Refly mengatakan, para pejabat yang merangkap jabatan secara otomatis mendapat dua kali gaji dari pemerintah.

Yakni, gaji dari jabatan di istana dan gaji dari perusahaan negara.

"Nanti pada saatnya saya akan bahas, yaitu mengenai rangkap jabatan dan gaji double pejabat istana era Jokowi," ungkap Refly.

"Oh lama juga sebenarnya, 6 Januari 2020 tapi masih sangat relevan dan masalahnya belum diselesaikan."

Lantas, Refly menyinggung soal pernyataan Ombudsman yang pernah menyebutnya rangkap jabatan 2017 lalu.

Saat ditunjuk sebagai komisaris utama Jasa Marga, Refly mengaku masih menjabat sebagai staf khusus menteri sekretaris negara.

"Kalau tidak salah tahun 2017 pernah menyorot, cuma Ombudsman keliru waktu itu," ungkap Refly.

"Mengatakan saya rangkap jabatan, padahal saya tidak pernah rangkap jabatan."

Meskipun begitu,setelah ditunjuk sebagai komisaris utama, Refly mengaku langsung mundur dari jabatannya di istana.

"Karena begitu saya diangkat jadi komisaris utama Jasa Marga saya mundur sebagai staf khusus menteri sekretaris negara," ujar Refly.

"Itu tahun 2015 ya, saya diangkat sebagai Komisaris Utama Jasa Marga tanggal 18 Maret 2015 dan mundur sebagai staf khusus menteri sekretaris negara tanggal 31 Maret."

Terkait hal itu, Refly mengakui sempat merangkap jabatan meski hanya 13 hari.

Ia menyebut, rangkap jabatan itu dilakukan karena perlu mengurus beberapa hal sebelum benar-benar meninggalkan jabatan di istana.

"Jadi kalaupun dihitung rangkap jabatan hanya 13 hari, kan enggak mungkin suddenly hari ini diangkat hari ini berhenti."

"Kan ada tata administrasi, paling tidak sampai akhir bulan," tandasnya. 

* Refly Harun Dituding akan Temani Setiap Orang yang Kritik Jokowi, sang Pakar: Secara Akademis Saya Malu

Pengamat politik yang juga pakar Hukum Tata Negara , Refly Harun mulai mendapat serangan dari pendukung Presiden Joko Widodo

Ia dianggap berada di barisan orang-orang yang yang selalu mengkritik pemerintahan Joko Widodo

Namun  Refly Harun membantah dirinya terlibat dalam 'perkubuan' politik.

Refly Harun menegaskan dirinya bermaksud mengkritik pemerintah bukan atas dasar tidak suka.

Hal itu disampaikannya melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang pada Jumat (22/5/2020).

Mulanya, Refly Harun menceritakan bahwa ada berita yang tidak jelas menyebut Bahar bin Smith orang terpilih seperti Mantan Sekretaris BUMN , Said Didu

Sebagaimana diketahui Bahar bin Smith kini kembali dipenjara karena ceramahnya dianggap bernada provokatif.

Sedangkan, Said Didu kini tengah dilaporkan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi , Luhut Binsar Pandjaitan atas dasar dugaan penghinaan.

Refly Harun mengatakan bahwa berita yang belum jelas itu membuat temannya heboh.

"Beritanya begini ada teman saya menyampaikan WA ke saya mengenai berita 'Refly Harun: Habib Bahar orang terpilih, sama seperti Said Didu'."

"Wah temen saya itu heboh kok saya ngomong begini," ujar Refly Harun

Saat ditelusuri oleh Refly Harun, berita itu tidak jelas bagaimana isinya maupun dari mana berita itu ditulis.

"Nah rupanya begitu saya tracking di Twitter dan Facebook juga wah ada beberapa yang menyampaikan berita ini."

"Dan ketika diklik ternyata beritanya tidak bisa diakses hanya judulnya saja kalau judul kan berat nanti orang melihat sesuatu dari judul," kata dia.

Refly Harun mengatakan dengan berita yang tidak jelas itu bisa memancing kemarahan.

"Ada yang langsung ngamuk-ngamuk wah ini harus ditinjau ulang gelar akademik dan lain sebagainya," katanya.

Bahkan Refly Harun mengaku ada yang menyebut dirinya akan menemani siapapun orang yang berani mengkritik Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

"Ada yang mengatakan Refly Harun yang penting orang itu berani kritik Jokowi akan dijadikannya teman, wah kok sampai begitu," ucapnya.

Akibatnya, Pakar Hukum Tata Negara 50 tahun ini mengaku malu disebut demikian.

Padahal menurutnya, ia mengkritik pemerintah berdasarkan akademik.

"Secara akademis, saya malu kalau cuma dibilang bahwa mengkritik itu seolah-olah suka atau tidak suka."

"Landasannya harus tetep akademik jadi kenapa kita mengkritik pemerintah, ya masak kita mengkritik oposisi," ungkapnya.

Akademisi lulusan Universitas Notre Dame, Amerika Serikat ini menegaskan dirinya mengkritik pemegang kekuasaan.

Sedangkan, yang menjadi pemegang kekuasaan kini adalah Jokowi.

"Yang kita kritik pemegang kekuasaan, siapapun orangnya kebetulan pemegang kekuasaan itu namanya Jokowi," katanya.

* Amien Rais Minta Jokowi Jangan Sampai Turun dari Jabatan

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais diketahui sering mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, Amien Rais menegaskan jangan sampai Jokowi mundur dari jabatannya di tengah jalan.

Hal itu diungkapkan Amien Rais melalui channel YouTube Refly Harun yang tayang pada Kamis (21/5/2020).

Mulanya, Amien Rais menjelaskan bahwa seharusnya dalam dunia politik semua orang harus bisa bersikap dewasa dan tidak mudah berseteru.

"Jadi tidak ada yang kemudian puas ya, hanya sesungguhnya sebuah yang dewasa itu kalau awalnya sudah bagus mestinya juga jangan cepat lantas gontok-gontokan," ujar Amien.

Amien mengaku merasa aneh dengan pergantian presiden yang berlangsung cukup singkat pada 1998-2004.

Dalam lima tahun sudah ada lima kali pergantian presiden.

"Kemudian saya mengingatkan alangkah lucunya selang lima tahun kita menyaksikan lima presiden."

"Jadi waktu reformasi kita menyaksikan Pak Harto diganti oleh Pak Habibie, Pak Habibie diganti oleh Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur diganti oleh Megawati, lalu diganti Pak Yudhoyono itu kan cuma rentang lima tahun saja," ucap dia.

Sehingga, ia meminta jangan sampai mendesak presiden mundur.

Apabila itu terjadi maka sia-sia konstitusi itu telah dibentuk.

"Jadi jangan sampai kita nanti ada presiden yang turun di tengah jalan, ini kita hormati semarah-marah kita kepada presiden, kita tunggu sampai titik akhir."

"Karena kalau kita sampai turunkan presiden di tengah jalan lagi nanti kambuh, nanti enggak ada gunanya itu konstitusi," kata dia.

Mantan Ketua MPR ini mengaku juga berlaku hingga sekarang.

Jangan sampai mendesak Jokowi turun di tengah jalan karena menurutnya hal itu bisa membuat situasi semakin buruk.

"Sikap itu sampai hari ini Pak?," tanya Refly Harun.

"Ya saya begitu, Iya itu betul, karena saya tahu menurut saya kalau Pak Jokowi sampai diturunkan itu akan jauh lebih parah."

"Lebih baik sudahlah, ya sudah kita tunggu jika Allah menghendaki lain kita tidak akan pernah tahu," ujar dia.

Namun, jika terjadi skandal seperti skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon itu lain cerita.

Sehingga, seburuk-buruknya presiden tetap harus ditunggu hingga masa jabatannya selesai.

"Tapi secara rasional, secara kesadaran politik, kesadaran bernegara sebaiknya memang ya apa seperti di Amerika, kalau ada skandal seperti Nixon ya apa boleh buat, tapi umumnya sejelek-jelek itu kan juga ditunggu," ungkap dia. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Dituding akan Temani Setiap Orang yang Kritik Jokowi, Refly Harun: Secara Akademis Saya Malu, https://wow.tribunnews.com/2020/05/22/dituding-akan-temani-setiap-orang-yang-kritik-jokowi-refly-harun-secara-akademis-saya-malu?page=all

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pilih Kebebasan, Refly Harun Blak-blakan Beberkan Gaji saat Jadi Pejabat Istana: Tidak Merasa Cocok, https://wow.tribunnews.com/2020/05/28/pilih-kebebasan-refly-harun-blak-blakan-beberkan-gaji-saat-jadi-pejabat-istana-tidak-merasa-cocok?page=all