Salam Pos Kupang

Surat Keterangan Bebas Corona

HAMPIR sebagian besar wilayah di bumi ini kini tengah menghadapi pendemi virus Corona ( Covid-19). Tak terkecuali Indonesia

POS-KUPANG.COM - HAMPIR sebagian besar wilayah di bumi ini kini tengah menghadapi pendemi virus Corona ( Covid-19). Tak terkecuali Indonesia. Di wilayah NKRI ini, virus Corona belum menunjukan tanda-tanda penurunan hingga beberapa daerah sudah mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Pemerintah Indonesia membatasi aktivitas perjalanan masyarakat yang menggunakan tranportasi umum bahkan pribadi. Kebijakan tersebut antara lain membatasi angkutan penumpang di semua moda transportasi hingga melarang warga untuk mudik lebaran.

Masyarakat yang ingin bepergian harus melengkapi syarat yang cukup sulit seperti surat keterangan sehat atau tidak sedang terkena virus Corona, surat tugas dari instansi yang bersakutan dan memilki tiket moda transportasi dan kartu tanda pengenal diri serta syarat tambahan lainnya.

Artis Cantik Pemeran Intan, Kania Dewi Bocorkan Adegan Ranjang Dirinya dan Willy di Preman Pensiun 4

Berbagai syarat ini tentu sangat berat, namun ini sebagai bentuk pembatasan agar orang-orang yang tidak punya urusan penting, tidak perlu meninggalkan rumah demi mencegah penyebaran virus Corona.

Di Nusa Tenggara Timur, pelayanan surat keterangan bebas Corona mulai dilakukan oleh pihak rumah sakit. Prosesnya memang mudah. Dalam hitungan jam sudah dapat memperoleh surat keterangan bebas Corona.

Namun yang menjadi masalah adalah tarifnya. Di Rumah Sakit Siloam Kupang, misalnya, selembar surat keterangan bebas Corona seharga Rp 489 ribu. Harga tersebut terlalu tinggi sehingga memberatkan warga.

BNN Kota Kupang Beri Pesan Berantas Narkoba Lewat Lagu

Surat tersebut merupakan syarat bagi siapa saja yang ingin melakukan perjalanan ke luar daerah di saat pendemi Corona. Surat wajib dimiliki, sehingga seseorang yang akan melakukan perjalanan.

Kita berharap, tidak ada pihak yang memanfaatkan pendemi Corona ini untuk kepentingan pribadi atau lembaga dengan memasang tarif yang mencekik leher.

Pengelola fasilitas kesehatan janganlah mengambil keuntungan yang besar dengan modus biaya tes kesehatan. Apalagi, warga yang mengurus surat perjalanan juga merupakan terdampak Corona. Biaya mungkin tetap dikenakan, namun sewajarnya.
Pada aras ini, tentu kita berharap pihak rumah sakit meninjau kembali biaya surat keterangan bebas Corona yang sudah diberlakukan.

Jika tidak ditinjau maka berpotensi terjadi adanya surat keterangan bebas Corona palsu yang diterbitkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sudah tentu, harganya lebih murah. Apabila masalah ini muncul maka akan semakin menambah persoalan saat pandemi Corona.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan serta lembaga pengawas lainnya hendaknya melaksanakan fungsi kontrol agar tidak terjadi kesewenangan dalam memberlakukan tarif surat keterangan kesehatan. *

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved