Kornelis Rela Kembalikan BST, Data KK Penerima Amburadul

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Penyaluran Bantuan Sosial Tunai ( BST) menuai protes warga Nusa Tenggara Timur ( NTT). Hal itu dipicu data penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial ( Kemensos). Sejumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN), pengusaha, pensiunan dan aparatur desa terdaftar sebagai penerima.

Kondisi ini terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan ( TTS). Di Kecamatan Amanuban Barat, sebanyak 65 KK yang sudah terdaftar sebagai penerima BST tahap pertama, tidak dapat menerima bantuan karena tidak mendapat undangan.

Camat Amanuban Barat, Jasen Fallo mengatakan, 65 KK tersebut merupakan warga Desa Tublopo. Penyaluran BST di wilayah itu berlangsung, Sabtu (9/5/2020).

• Dalam Situasi Pandemik Covid-19, Dinas Dukcapil Kota Kupang Tetap Layani Masyarakat

Lantaran tidak mendapat undangan sehingga 65 KK tersebut tidak datang ke kantor kecamatan untuk mengambil bantuan. "Syarat untuk mengambil uang BST harus membawa undangan, KTP dan kartu keluarga. Sehingga hak mereka baru akan dibayarkan pada gelombang berikutnya," kata Jasen saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Selain undangan kurang, lanjut Jasen, saat pembagian BST didapati ada keluarga mampu sebagai penerima BST. "Ada penerima yang istrinya ASN tapi masih dapat BST. Ada yang pensiunan ASN juga dapat," bebernya.

• 92 KK di Desa Tulakadi Terima Bantuan Langsung Tunai

Sebelumnya, penyaluran BST di Kelurahan Niki-Niki, menuai protes warga karena disalurkan tak tepat sasaran.

Ketua RS 05 RW 02 Desa Mnela Lete, Melkisedek Nubatonis mengungkapkan, salah satu undangan penerima BST yang nama dan alamat tertulis di wilayah RT yang dipimpinnya, namun orangnya tidak ada.

Melkisedek menyebut nama dalam undangan tersebut tidak pernah tinggal di wilayah Desa Mnela Lete. "Kita sudah cari keliling tapi orangnya tidak ada tinggal di wilayah kita," ujarnya.

Warga RT05 RW 02 Desa Mnela Lete, Kornelis Talan terdaftar sebagai penerima BST. Kornelis dan istrinya merupakan pensiunan ASN. "Selama ini tidak ada petugas yang datang ke rumah untuk daftar BST. Namun, Jumat kemarin ada undangan yang diantar aparat desa ke rumah untuk terima BST hari Sabtu di kantor camat. Makanya saya bersama anak laki-laki saya pergi ambil uang BST itu," kata Kornelis.

Ia tidak keberatan jika pemerintah mau mengambil uang tersebut. "Kalau memang pemerintah mau ambil pulang uang BST yang Rp 600 ribu, silakan saja. Saya juga tidak keberatan," ucapnya.

Meski menuai protes namun Pemda TTS menegaskan tidak menghentikan penyaluran BST. Kepala Dinas Sosial TTS, Nikson Nomleni mengatakan, penyaluran BST tetap dilanjutkan.

Menurutnya, pihaknya sedang menangani kasus yang terjadi di Niki-Niki, dimana beberapa pengusaha menerima BST. "Dalam waktu satu atau dua hari kedepan, timnya akan selesai menyisir data penerima BST yang tidak tepat sasaran di kelurahan Niki-Niki. Penyaluran BST hari ini di Mollo Selatan," kata Nikson ketika dikonfirmasi via telepon.

Mengenai masalah penyaluran BST di Amanuban Barat, Nikson mengaku belum menerima laporan. "Nanti saya cek dulu, ada tidak masalah di Amanuban Barat," ujarnya.

Ibu-ibu Protes

Di Kabupaten Sikka, sekitar 25 ibu-ibu dari Nangahure Bukit, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, mendatangi Kantor Dinas Sosial setempat, Senin (11/5). Sambil memegang kartu keluarga, mereka protes karena tidak mendapat BST.

Protes tersebut langsung disampaikan kepada Bupati Sikka, Fransiskus Robertus Diogo yang saat itu sidak di Kantor Dinas Sosial. Para ibu menyatakan, ada oknum ASN dan warga mampu lainnya menerima BST.

Yuliana, Valentina, Florensia Kasan Goit, Maria Yunelfi dan Maria Rosalina Raja mengaku datang ke Dinas Sosial karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
"Kami ini terkena dampak Corona, kenapa tidak dapat bantuan? Kami datang minta perhatian," kata Yuliana.

Menanggapi protes warga, pria yang akrab disapa Robby Idong menegaskan, akan turun langsung ke Nangahure. Ia memperhatikan warga yang belum mendapat bantuan.

"Mama-mama tenang sudah nanti saya urus biar semua dapat bantuan. Saya akan ke Nangahure dan staf Dinas Sosial akan cek ke Nangahure soal bantuan yang tidak tepat sasaran," kata Bupati Robby.

Sebelum pulang, ibu-ibu yang protes mengumpulkan KK dan menyerahkan kepada staf Dinas Sosial Sikka agar didata.

Kejahatan Besar

Bupati Robby kecewa dengan kerja para petugas pendataan sehingga data penerima bantuan amburadul dan tidak jelas. "Saya akan minta bantuan TNI/Polri sisir semua desa. Para pendamping dusun mulai hari ini turun ke dusun masing-masing," tegas Bupati Robby, Senin pagi.

Ia memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat, di kantor Dinas PMD Sikka. Ia mengungkapkan, data penerima BST masih muncul nama kepala desa dan perangkat desa, pensiunan, ASN dan sejumlah pekerja formal lainnnya.

"Ada kepala desa dan perangkat desa bahkan ASN juga didata sebagai penerima BST. Ini sangat memalukan," sesal Bupati Robby.

Ia mengungkapkan, ada dalam satu rumah, istri, anak dan ponakan juga dapat bantuan. Sementara ada janda miskin, ada rakyat miskin yang harus diurus tapi malah diabaikan.

"Ini adalah kejahatan besar. Ini lebih jahat dari korupsi," tandasnya.

Bupati Robby meminta para camat agar segera cek kembali data-data di lapangan. "Para camat tolong bantu saya untuk cek kembali data-data," imbuhnya.

Senin kemarin, Pemda Manggarai Timur mulai menyalurkan BST kepada KK miskin terdampak Corona. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas menyerahkan secara simbolis kepada 24 KK di Kelurahan Rana Loba dan 10 KK di Kelurahan Kota Ndora. Launching berlangsung di Aula Kantor Camat Borong, Senin siang.

Bupati Agas meminta penerima memanfaatkan dana BST dengan baik. Ia mengingatkan bapak-bapak untuk tidak membeli rokok. "Gunakan dana itu membeli kebutuhan pokok dasar termasuk alat pelindung diri guna memenuhi kebutuhan selama masa pandemi Covid-19," ujar Bupati Agas mengingatkan.

Ia menegaskan, data penerima BST dari Kemensos dan sejak lima tahun lalu. Sehingga mungkin sebagian KK ekonominya sudah membaik, namun pihaknya tidak bisa merubahnya.

Untuk mencegah pendobelan, Bupati Agas meminta pihak Dinas Sosial untuk kembali melakukan validasi data.

Terpisah, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengingatkan agar proses validasi data penerima bantuan dampak pandemi Covid-19 dilakukan secara baik dan teliti sehingga tidak terjadi pendobelan penerima bantuan.

Menurut Gidion, proses pendataan dilakukan di tingkat desa dan kelurahan, kemudian ke kecamatan. Proses validasi juga dilakukan tim di kecamatan dan juga kabupaten.

"Saya minta ini diperhatikan secara baik sehingga jangan ada penerima bantuan yang dobel. Petugas validasi dan verifikasi harus perhatikan hal ini," katanya di Waingapu.

Bupati Gidion mengatakan, Pemda Sumba Timur terus melakukan pengawasan sehingga data penerima bantuan adalah warga yang benar-benar terdampak. "Kita akan mengawasi secara benar hal ini," tandasnya. (din/ris/yel/kk/rob)