Penyaluran BST di Sikka Menuai Protes, Edison: Jangan Masyarakat Ribut Dulu Baru Penerima Diganti

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Aris Ninu

POS KUPANG, COM, MAUMERE - "Saya selaku Camat Nita benar-benar kesal dengan Kepala Desa Takaplager. Saya tanya beliau, bilang beres dan tidak ada masalah. Ketika pembagian ada nama kades dan perangkat desa, BPD dan oknum PNS yang terima bantuan sosial tunai (BST) saya kaget. Saya sudah ke Desa Takaplager bertemu kades. Saya minta Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan oknum PNS penerima BST jangan terima BST. Semua harus dialihkan kepada orang lain," ujar Camat Nita, Stefanus Edison saat dihubungi Pos Kupang di Nita, Minggu (10/5) sore.

"Kecamatan Nita terdapat 12 desa. Hanya di Takaplager yang ada masalah saja. Kami sudah rapat sejak tiga minggu yang lalu, saya tanya kades bilang tidak ada masalah. Harusnya begitu nama kades, perangkat desa, BPP dan oknum PNS tercatat sebagai penerima BST harus segera buat berita acara dan ganti kepada orang lain. Jangan masyarakat ribut dulu baru ganti nama penerimanya. Saya sudah minta 13 orang penerima BST di Desa Takaplager harus dialihkan kepada orang lain. Kades, perangkat desa, BPD dan oknum PNS jangan terima," papar Camat Nita.

Sebelumnya, penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Sikka kini mulai mendapat aksi protes warga, Sabtu (9/5) siang.

Pasalnya, bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI diduga tidak tepat sasaran karena penerima adalah warga mampu dan bukan warga kurang mampu yang terkena dampak Corona.

Di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka misalnya penerima BST ada 80 warga. Namun penerimanya ada nama kades, BPD dan perangkat desa.

Total penerima sebanyak 13 orang yang menurut warga tidak pantas mendapat BST, tetapi namanya ada sebagai penerima manfaat yang membuat warga setempat protes.

Aksi protes warga pun sampai ke telinga Bupati Sikka, Robby Idong. Bupati Robby pun langsung menemui warganya bersama Forkompimda Sikka guna meminta penerima bantuan diperbaiki. Kades, perangkat desa dan BPD dilarang menerima BST.

Penegasan Bupati Robby disampaikan usai bertemu Kades Takaplager, Albertus Juang di Kantor Desa Takaplager, Sabtu (9/5) siang.

Saat itu, Bupati Robby menegaskan, warga yang sudah mampu jangan menerima BST tetapi harus memprioritaskan warga kurang mampu.

Kades Takaplager, Albertus Juang kepada wartawan di ruang kerjanya menegaskan, ia dan perangkat desa serta BPD tidak akan menerima BST dan uangnya akan dikembalikan kepada negara.

Ia menjelaskan, aksi protes warga ini dipicu pihaknya menempel penerima BST di kantor desa dalam rangka transparansi.
Nama penerima, tercatat dirinya bersama perangkat desa sehingga warga protes.

"Ada nama saya dan perangkat desa terima BST. Tetapi saya tegaskan, kami tidak akan terima dan akan kembalikan uang tersebut kepada negara," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya sangat kaget saat mengetahui staf desa tercatat sebagai penerima BLT. *