Alex Selamatkan Bank NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Para bupati menyambut positif pencopotan Izhat Eduard Rihi dari Direktur Utama (Dirut) Bank NTT. Kepala daerah menganggap mutasi sebagai upaya penyegaran manajemen.

Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Egusem Piether Tahun mengatakan, penyegaran yang dilakukan merupakan kewenangan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

"Itu bagian dari penyegaran dan merupakan kewenangan Gubernur NTT sebagai PSP," tandas Bupati Tahun, Kamis (7/5).

• Perusahaan Boleh Tunda Bayar THR

Ia mengungkapkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT, ada beberapa point yang diangkat menjadi bahan evaluasi.

Pertama, tidak dicapainya target laba bersih Rp 500 miliar. Kedua, tingginya angka kredit macet. Ketiga, manajemen Bank NTT perlu melakukan penghematan pengeluaran. "Kita berharap penyegaran yang dilakukan bisa membuat manajemen bekerja lebih maksimal," ujar Bupati Tahun.

• Batubara Prediksi Kemiskinan di Indonesia Naik 10 Persen

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes mengikuti RUPS Bank NTT secara virtual, Rabu (6/5). Bupati Ray didampingi Pimpinan Bank NTT Cabang Kefamenanu, Frederikus Mashur Ngganggus.

Ia mengatakan, sesuai dengan keputusan para pemegang saham, pemerintah harus mengalokasikan minimal satu persen dari jumlah APBD sebagai penyertaan modal ke Bank NTT.

Menurut Bupati Ray, keputusan itu sebagai bentuk tindaklanjut menyelamatkan Bank NTT dari aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan untuk menyetor modal sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2024.

Bupati Ray mengungkapkan, saat ini Bank NTT kekurangan modal sebesar 24,5 persen. Kekurangan itu harus ditutupi para pemegang saham.

"Harus ada tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kaitan dengan aturan untuk modal tetap yang dimiliki oleh Bank NTT pada tahun 2024, kurang lebih Rp 3 triliun," ujarnya.

Bupati Malaka Stefanus Bria Seran mengatakan, penonaktifan Izhak Rihi merupakan hal yang lumrah. "Selaku pemegang saham, saya berpendapat bahwa sangat lumrah bagi BUMD ataupun BUMN."

Ia menyebut ada dua kegiatan, yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa. Saat mengevaluasi kinerja, para pemegang saham memberikan catatan.

Dari RUPS Luar Biasa, kata Bupati Stef, setelah dilihat bunganya tidak mencapai target juga kinerja tidak mencapai sesuai harapan maka bisa dinonaktifkan.

"Saya selaku salah satu pemegang saham tentu berharap jajaran direksi untuk kerja dengan luar biasa sesuai harapan," katanya.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengharapkan Dirut Bank NTT dan seluruh manajemen dapat menaikkan laba perusahaan. "Jadi pergantian dirut itu sudah dilakukan dlaam RUPS dan semua pemegang saham tidak ada yang keberatan," kata Gidion saat dihubungi, Kamis (7/5).

Menurut Gidion, pergantian Dirut Bank NTT telah dilakukan dalam RUPS dan tidak ada yang keberatan.

Pemda Sumba Timur mengharapkan dengan adanya manajemen yang baru itu, perusahaan dapat maju terutama menaikkan laba perusahaan. "Kita berharap manajemen yang baru lebih memajukan perusahaan ini agar dapat meraih laba yg tinggi," katanya.

Bupati Manggarai Deno Kamelus mengatakan penonaktifan Izhak Rihi merupakan keputusan RUPS. "Itu keputusan RUPS," tandasnya.

Ia berharap, semua harapan pemegang saham agar rekomendasi RUPS dilaksanakan dengan hasil yang terukur. "Supaya semua harapan pemegang saham rekomendasi RUPS dilaksanakan dengan hasil yang terukur. Direksi dan Komisaris perlu inovasi supaya bank NTT hebat," ujar Bupati Deno.

Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole mengikuti RUPS Bank NTT melalui video conference di ruang kerjanya, Rabu (6/5).

Dalam rilis yang dikirim Kabag Humas dan Protokol Setda Sumba Barat, Ridho Samani, menjelaskan bahwa saat berdialog dengan Gubernur NTT menyampaikan permintaan agar Bank NTT dapat menambah unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kecamatan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Tidak Potong Laba

Kepala Kantor OJK Provinsi NTT Robert Sianipar menegaskan bahwa OJK tidak memotong laba Bank NTT Rp 100 miliar. Namun, sesudah audit ada koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang ada kekurangan karena kualitas kredit turun.

"Bukan dipotong OJK, tetapi ada namanya laba sebelum audit KAP (Kantor Akuntan Publik) dan sesudah audit KAP. Itu ibaratnya kalau kualitas kredit memburuk harus dibentuk pencadangan," tandas Robert ketika dikonfirmasi di Kupang, Jumat (8/5).

Robert menyebut NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah Bank NTT tercatat 4,2 persen. Ia berharap tidak mencapai lima persen.

Menurutnya, perbankan yang berkantor pusat di Kupang ada satu BPD dan 12 BPR. Selain BPD NTT, ada sekitar dua BPR yang NPL-nya di atas 5 persen. Secara umum sebagian besar masih terjaga dibawah lima persen.

"Kami terus monitoring, kan sudah ada ketentuan relaksasi. Ini salah satu manfaatnya untuk menekan NPL. Bila ada yang terdampak dan tidak bsia bayar, agar bank aktif untuk melakukan restrukturisasi untuk mendapatkan perpanjangan waktu atau pengurangan tunggakan. Maka kualitasnya menjadi lancar dan NPL-nya bisa turun," terang Robert.

Kalau tidak ada ketentuan ini, lanjut Robert, penghasilan nasabah turun karena tidak ada uang, hanya masalah waktu dan terus melakukan penunggakan maka bisa jadi NPL. Oleh karena itu diberikan relaksasi. Kalau tidak ada relaksasi maka NPL naik dan bank harus membuat pencadangan.

"Ini bisa menggerus permodalan bank kalau nanti semakin meningkat. Dengan relaksasi ruang gerak bank lebih leluasa memberikan kelonggaran kepada debitur," ujar Robert. (din/mm/yon/yel/rob/gem/pet/yen)