Soal Pergantian Izhak Rihi dari Jabatan Dirut Bank NTT, Bupati Tahun Menilai untuk Penyegaran

Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota

POS-KUPANG. COM | SOE - Bupati TTS, Egusem Piether Tahun yang dimintai komentarnya terkait pencopotan Dirut Bank NTT, Izhak Edward Rihi dari jabatannya menyebut hal tersebut sebagai upaya penyegaran yang dilakukan dalam manajemen Bank NTT. Langkah tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi pencapaian Bank NTT selama tahun 2019.

Dikatakannya, penyegaran yang dilakukan merupakan kewenangan penuh Pemegang Saham Pengendali (PSP), Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat.

" Itu bagian dari penyegaran dan merupakan kewenangan Gubernur NTT sebagai PSP, " ungkap Bupati Tahun kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (7/5/2020) melalui sambungan telepon.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa Tahunan Tahun Buku 2020 PT BPD NTT lanjut Bupati Tahun, ada beberapa point yang diangkat guna menjadi bahan evaluasi. Pertama, tidak dicapainya target laba bersih 500 di tahun 2019. Kedua, tingginya angka kredit macet dan ketiga manajemen Bank NTT perlu melakukan penghematan pengeluaran.

Oleh sebab itu, dirinya berharap pasca penyegaran yang dilakukan, manajemen Bank NTT bisa secepatnya menindaklanjuti point-point yang menjadi bahan evaluasi dalam RUPS.

" Kita berharap penyegaran yang dilakukan bisa membuat manajemen bekerja lebih maksimal dalam mengejar target yang telah ditentukan yaitu di tahun 2024 modal Bank NTT harus mencapai 3 Triliun," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemegang Saham Pengendali (PSP), Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa Tahunan Tahun Buku 2020 PT BPD NTT bersama Para Pemegang Saham di Kantor Gubernur NTT, Rabu (6/5/2020).

Victor ketika menggelar Konferensi Pers usai memimpin RUPS, menyampaikan sesuai dengan kesepakatan RUPS tahun buku 2018/2019 targetnya laba bersih Rp 500 milyar. Tapi ternyata dengan RUPS kali ini, capaiannya tidak sampai nominal tersebut.

"Jumlahnya sangat kecil sekitar Rp 200-an milyar. Oleh karena itu RUPS memutuskan melakukan penyegaran dengan Dirut yang akan bergeser ke Direktur Kepatuhan karena perlu ada kerja yang lebih ekstrem dan profesional," tuturnya. (din)