PKS Tetap Oposisi di Tengah Pendemi Corona,Tapi Kawal Pemerintah dan Tidak Benci Jokowi

PKS Tetap Oposisi di Tengah Pendemi Corona, Tapi Kawal Pemerintah dan Tidak Benci Jokowi

POS KUPANG.COM -- Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tetap memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah meski bangsa Indonesia tengah di landa pendemi virus corona

Partai pengusung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang kalah dari Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin tersebut tetap di jalur oposisi meski partai sesama pengusung Gerindra menyebarang dan masuk dalam koalisi pemeritah

Meski di jalur oposisi, PKS mengaku tetap mengawal pemeritahan Jokowi dan tidak ada unsur benci pada sang presiden

Meski demikian PKS tetap akan selalu mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi agar suses, amanah, dan adil dalam menyejahterakan bangsa dan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah

“Tidak ada sedikit pun kami mau menjatuhkan atau benci kepada Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Malah, kami mengawalnya secara konstitusional sampai habis masa jabatannya,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Ia melanjutkan, hal itu juga ditujukan agar tidak ada masalah hukum dan sosial yang menerpa Jokowi, baik saat menjabat atau setelah penisun.

PKS pun akan tetap mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah bagus. Sebaliknya, kritik dan masukan akan disampaikan jika ada kinerja yang kurang baik.

Oposisi sebagai penyeimbang Achmad melanjutkan, oposisi yang berada di luar pemerintahan memang berfungsi sebagai penyeimbang.

“Bukan untuk menjatuhkan. Kami juga bukan yes man atau ABS (asal bapak senang). Kami mendukung, menguatkan, dan mengapresiasi jika rencana, program, dan aksi presiden bagus,” kata dia.

Meski demikian, pihaknya akan menegur jika ada sesuatu yang salah dan merugikan bangsa dan negara. “Intinya, kami mengawal agar Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam memimpin negeri ini tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar anggota DPR RI fraksi PKS itu.

Semua itu murni sebagai bentuk kawalan oposisi terhadap pemerintah agar bisa melakukan cheks and balance. Menurut Achmad, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat, sehingga ada kemungkinan terjadinya abuse of power dan misleading saat menjabat.

Oleh karena itu, imbuh dia, PKS perlu membantu Presiden Jokowi dari luar pemerintahan sebagai oposisi.

“Bila NKRI rusak dan hancur, semua akan rugi dan menyesal, baik koalisi atau oposisi. Bila itu terjadi, sangat sulit dan lama untuk comeback,” kata Achmad.