Corona di Manggarai

Petugas Masih Validasi KK Miskin di Manggarai Untuk Dapat BLT

Pemerintah Kabupaten Manggarai ( Pemkab Manggarai), Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) akan memberikan BLT

Penulis: Robert Ropo | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO
Bupati Manggarai Dr Deno Kamelus,SH.,MH sedang menyerahkan bantuan paket sembako kepada seorang pelaku perjalanan. 

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Pemerintah Kabupaten Manggarai ( Pemkab Manggarai), Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) akan memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) bagi kepala keluarga (KK) yang kurang mampu/miskin. Bantuan itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat akibat dampak pandemi Corona virus disease 19 atau Covid-19.

Saat ini petugas masih sedang mevalidasi data KK miskin di lapangan pada setiap dusun di seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Manggarai guna diberikan BLT tepat pada sasaran. Sehingga untuk sementara belum diketahui hasilnya berapa total KK miskin.

ODP Sumba Barat Jadi 22 Orang

Bupati Manggarai Dr Deno Kamelus, SH.,MH menyampaikan itu ketika dikonformasi POS-KUPANG.COM usai menyerahkan bantuan paket Sembako bagi pelaku perjalanan di Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara, Senin (4/5/2020) siang.

Bupati Deno mengatakan, dalam rangka penanganan Covid-19, sudah ada kebijakan bahwa dana desa, APBD II dan APBD I Propinsi akan memberikan bantuan kepada KK yang kurang mampu akibat dampak Covid-19. Namun KK yang mendapatkan bantuan itu dengan syarat belum mendapatkan berupa PKH dan bantuan pangan non tunai seperti sembako.

Kepsek SMAN 5 Kupang Imbau Siswa-Siswi Tidak Lakukan Aksi Anarkis

Bagi KK yang kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan tersebut, kata Bupati Deno, ia sudah memberikan surat kepada semua para camat dan para kepala desa untuk segera mendata KK miskin yang tidak mendapatkan bantuan Sembako maupun BLT.

Dari data hasil laporan para camat dan para kepala Desa, jelas Bupati Deno, sebanyak 60.363 KK miskin, namun jumlah KK sebanyak ini tidak dipercaya begitu saja, perlu kembali dilakukan validasi data. Sebab, kalau dihitung secara statistik Jumlah Keseluruhan KK di Kabupaten Manggarai dibandingkan dengan KK penerima BLT berupa PKH dan Sembako sisanya hanya sekitar 23.000 KK lebih yang belum mendapatkan bantuan.

"Jadi kesepakatan kita dalam rapat sebelum turun lakukan validasi data, dibuatkan kriteria-kriteria terlebih dahulu bagi KK miskin yang nantinya akan mendapatkan bantuan dampak Covid-19 ini," jelas Bupati Deno.

Adapun kriteria yang pihaknya lakukan saat melakukan pendataan, jelas bupati Deno, pertama dengan pola pendekatan kampung/dusun bukan desa. Sehingga petugas yang melakukan validasi data 1 dusun 1 orang dibantu dengan, Kepala Dusun, BPD, arapat Pemdes dan juga petugas dari Kecamatan.

Selain itu, kedua dengan pola kriteria pertama bagi yang belum mendapatkan bantuan sosial, kedua, kriteria keluarga baik yang sudah menikah atau belum menikah. Bagi yang sudah menikah namun ceraih akan dimasukan juga dalam data dengan status janda dan duda.

Selain itu, pendekatan kriteria ketiga dilihat dari 14 jenis variabel kemiskinan diantaranya seperti rumahnya tidak layak huni dan lain sebagainya. Ini menjadi dasar untuk petugas yang akan melakukan validasi data KK miskin di setiap dusun.

Bupati Deno juga mengatakan kini 250 ASN ditambah dengan anggota TNI, Polri, Camat, Kepala Dusun, Aparat Desa dan juga BPD sebagai unsur masyarakat dengan total keseluruhan mencapai 450 petugas yang turun melakukan validasi. Validasi data tersebut sudah dimulai sejak Kamis pekan lalu.

Dikatakan bupati Deno, jika datanya sudah terkumpul dan sudah tervalidasi, maka pihaknya siap menyalurkan bantuan itu. Diharapkan pertengahan Mei 2020 sudah mulai disalurkan bantuan tahap 1 karena ada tiga tahap

Sedangkan terkait berapa jumlah besaran bantuan langsung tunai yang akan diberikan, kata Bupati Deno, nanti akan dihitung berapa jumlah KK miskin dengan ketersediaan anggaran.

Lanjut Bupati Deno, Validasi data dilakukan dengan cara-cara seperti itu untuk menghindari bantuan tidak tepat sasaran atau terjadi pendobelan bantuan.

"Selama ini selalu menjadi topik pembicaraan dimana-mana bahwa bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Dimana bantuan tidak tepat sasaran itu artinya bantuan itu diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak dibantu karena memiliki sosial dan ekonomi yang cukup bagus,"kata Bupati Deno. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved