Komisi V DPRD NTT Dorong Skema Bansos Bagi Tenaga Kerja yang Terdampak Covid-19

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi V DPRD NTT mendorong adanya skema bantuan sosial ( bansos) bagi para tenaga kerja yang mengalami dampak Corona Virus Disease ( Covid-19). Dana bansos ini dinilai dapat meringankan beban bagi para tenaga kerja yang terdampak.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Yan Windy, S.H, Senin (20/4/2020). Menurut Yan, Komisi V DPRD NTT sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT.

Salah satu yang didorong adalah bantuan kepada tenaga kerja terdampak Covid-19 dengan skema bansos.

• Satgas Covid-19 Tambah Dua Lokasi Karantina, Puskesmas Waigete dan Aula Dispar Sikka

"Jadi kami baru saja rapat dengan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT secara virtual atau dalam jaringan (daring) online. Saat itu, kami juga mendorong adanya dukungan skema bansos bagi tenaga kerja yang terdampak covid. Skema bansos ini setidaknya bisa meringankan beban mereka ditengah kondisi ekonomi yang terdampak akibat wabah Covid-19," kata Yan.

Dijelaskan, selain skema bantuan, pihaknya juga meminta data by name,by addres, sehingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kedepan untuk meringankan beban tenaga kerja terdampak sasaran bisa tepat sasaran.

• Tim Relawan Pencegahan Covid-19 Universitas Muhammadiyah Bagi Masker di Pasar Oeba

"Kita juga minta pemerintah untuk mempublish data perusahaan yang melakukan PHK, serta yang melakukan negosiasi kembali terkait pendapatan dengan tenaga kerja. Langkah ini penting mengingat pasca wabah Covid-19 ini akan banyak hal yang harus urus oleh pemerintah terkait dengan hak-hak tenaga kerja yang bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, kepentingan pendataan juga penting untuk pemerintah dapat lebih tepat secara sasaran program dan anggaran yang dikeluarkan, serta memudahkan pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran.

"Kita juga berharap perusahaan dapat mencari win-win solution bersama tenaga kerja. Kita paham bahwa usaha sementara sulit, tetapi penting untuk tetap mengakomodir kepentingan tenaga kerja yang ada," ujarnya.

Komisi V DPRD NTT yang bermitra langsung dengan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT tetap berkomitmen untuk mendorong pemerintah agar mendata UMKM yang juga terdampak Covid-19, sehingga jangan sampai benar-benar terpuruk, tetapi pemerintah menguatkan kemampuan mereka untuk bertahan di tengah wabah Covid-19 ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)