Erick Thohir Sentil Soal Mafia Alat Kesehatan, Begini Respon KPK dan Asosiasi Pengimpor, Simak Info

POS KUPANG.COM-- - Di tengah pandemi Virus Corona, Menteri BUMN Erick Thohir menyentil tentang mafia alat kesehatan (Alkes) yang dinilai mengganjal.

Sentilan Erick melalui staf khususnya, Arya Sinulingga, memperoleh respon dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan siap mengawal penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19.

Erick menyinggung 90 persen alat kesehatan bahan bakunya berasal dari impor.

Pengadaan alat-alat tersebut, termasuk bahan bakunya, disebut didominasi mafia.

"KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alkes [alat kesehatan] terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Ali Fikri saat dihubungi, Jumat (17/4/2020).

Bantuan kemanusiaan berupa alat kesehatan dari pengusaha Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia, tiba di tanah air melalui Gudang Kargo Bandara Soekarno Hatta, Jumat (27/3/2020). (Wartakotalive.com/Nur Ichsan)
Ali Fikri menyarankan setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada KPK.

"KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," ujar Ali.

Impor Sejak Awal Kemerdekaan

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Ahyahudin Sodri, mengungkapkan fakta di lapangan memang alkes yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan sebagian besar merupakan barang impor.

"Poduk impor sudah digunakan sejak awal kemerdekaan. Merek-merek impor sudah sangat kuat melekat di kalangan pengguna," jelas Ahyahudin, Jumat (17/4/2020).

Menurut dia, agar industri alkes di dalam negeri bisa tumbuh, pemerintah perlu memberikan sejumlah insentif yang bisa mendorong pelaku usaha alkes dalam negeri seperti yang dilakukan negara lain.

"Pemerintah dapat mendorong penggunaan wajib alat kesehatan nasional, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Korea, China dan India. Jika penyerapan pasar meningkat, maka akan mendorong tumbuhnya industri alkes dan bahan baku alkes," tutur Ahyahudin.

"Maka efek bola salju akan terjadi pada industri alkes nasional. Sehingga porsi produk impor dan lokal alkes dapat berimbang.

"Selain kendala bahan baku di atas, akses pasar juga menjadi hambatan yang sudah menahun," kata dia lagi.

Diungkapkan Ahyahudin, sebagian produk alkes memiliki standar yang tinggi dan bukan produk yang bisa diproduksi secara massal. Sehingga untuk beberapa jenis alkes, belum bisa dibuat di dalam negeri.

"Tata niaga Alkes juga dicirikan oleh standar keamanan pasien yang tinggi dan bukan produk masal. Beberapa produk alkes hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh pasar," jelas dia.

Ia mengatakan, dilema industri alkes dalam negeri, juga harus menghadapi masalah kesulitan bahan baku hingga komponen untuk memproduksinya dalam negeri.

Karena negara dengan industri alkes yang sudah maju, memiliki rantai pasok yang sudah memadai.

"Indonesia harus membangun kemampuan Industri bahan dasar dan setengah jadi untuk industri alkes, jika ingin mengurangi impor. Peran ini dapat dilakukan oleh BUMN dan industri nasional yang sudah mapan. Industri hilir (produk jadi) alkes dapat akses ke komponen lokal dengan harga ekonomis, tanpa harus tergantung impor," kata dia.

 Hal inilah yang perlu dibenahi oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor alkes.

"Akan tetapi membatasi produk impor, tanpa mempersiapkan kemampuan industri dalam negeri akan menjadi langkah yang tidak tepat untuk menjaga ketersediaan barang. Kalau keliru akan menggangu pelayanan rumah sakit dan pasien," kata Ahyahudin.

Produksi alat kesehatan merupakan industri yang terkait dengan rantai pasok. Sehingga, pengurangan atau bahkan mandiri alkes bisa dilakukan dengan meniru Korea Selatan atau China.

"Indonesia harus membangun industri alkes dalam negeri secara komprehensif, terstruktur, dan konsisten. Indonesia adalah negeri yang belum memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi negara Industri," kata Ahyahudin.

"Indonesia harus belajar dari kegagalan memiliki brand nasional di bidang otomotif, smartphone, dan lainnya.

• Bupati di Sulawesi Edukasi Cegah dan Lawan Virus Corona Keliling Kampung Bawa Peti Mati, Info

"Kita harus belajar dari Jepang yang dapat menyamai industri Eropa-Amerika, dan kemudian ditiru oleh Korea," tambah dia. 

Mafia Besar Alkes

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan bahwa ada mafia besar baik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak mandiri dalam industri kesehatan.

"Mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan, ini sebenarnya jauh-jauh hari ketika Pak Erick Thohir dilantik jadi Menteri BUMN, beliau sudah punya gambaran besar mengenai keamanan energi, pangan, dan kesehatan."

"Ketika beliau (Erick Thohir) mendalami health security ternyata terbukti Indonesia itu berat di urusan-urusan kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan saja hampir 90 persen bahan dari impor," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat.

Kondisi itu, lanjut dia, membuat Erick Thohir segera membentuk sub-holding farmasi agar dapat membendung ancaman terhadap bangsa saat terjadi sesuatu.

"Makanya setelah itu beliau bentuk yang namanya sub-holding farmasi, ide ini disampaikan juga ke Presiden dan Pak Jokowi melihat itu sebagai sesuatu yang harus dijaga, dan kita harus menjaga yang namanya health security, makanya Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick mempercepat proses penanganan masalah kesehatan, farmasi tepatnya," papar Arya lagi seperti dikutip Antara.

Arya menyampaikan sub-holding BUMN farmasi tersebut terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma, dengan Bio Farma sebagai induknya.

"Jelas arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri farmasi sehingga bisa produksi sendiri kebutuhan kita," ucapnya.

Selama ini ia menjelaskan pengusaha asing membawa bahan baku alat kesehatan seperti APD dan masker untuk diproduksi di Indonesia. Setelah selesai, barang itu diambil oleh pengusaha itu.

"Itu proses yang terjadi selama ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut karena barang itu bukan punya kita, itu milik yang punya bahan. Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar semua, Indonesia hanya tukang jahitnya doang," katanya.

Arya Sinulingga (Sipayo.com)
Demikian pula dengan alat bantu pernapasan atau ventilator yang saat ini barang tersebut masih harus impor.

"Ketika pak Erick mengumpulkan beberapa perusahaan, industri otomotif dan litbang untuk kita bisa buat ventilator, ternyata dalam tempo sebulan teman-teman perguruan tinggi bisa buat ventilator, walau ventilatornya bukan untuk pasien yang masuk ICU. Tapi dari litbang mampu buat ventilator untuk pasien di ruang ICU yang sudah parah," kata Arya.

Artinya, lanjut dia, bangsa kita mampu membuat dan Kementerian BUMN di bawah naungan Erick Thohir telah menugaskan PT Len Industri (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia/PTDI (Persero) untuk memproduksi ventilator.

"Mudah-mudahan kalau lulus uji klinik maka ventilator ini sudah bisa untuk digunakan dan diproduksi BUMN," ujar Arya.

Ia menyampaikan bahwa bangsa Indonesia selama ini terlalu sibuk dengan perdagangan dan tidak berusaha membangun industri, salah satunya kesehatan.

• Update Corona NTT - 591 ODP Selesai Masa Pemantauan, Begini Hasilnya Simak Info

"Corona jadi ujian dan buka mata kita semua. Pun dengan obat-obatan, kita pun berusaha. Selama ini kita trading saja, tanpa membangun, ini yang dilihat Pak Erick Thohir," papar Arya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons KPK Sikapi Pernyataan Erick Thohir Soal Mafia Alat Kesehatan,  Penulis: Ilham Rian Pratama Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Asosiasi Alkes Jelaskan Soal Mafia Impor yang Disinggung Erick Thohir", 

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Geger Erick Thohir Sentil Soal Mafia Alat Kesehatan, Begini Respon KPK dan Asosiasi Pengimpor, https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/18/geger-erick-thohir-sentil-soal-mafia-alat-kesehatan-begini-respon-kpk-dan-asosiasi-pengimpor?page=all.

Editor: Wito Karyono