Pemkab Matim Belum Tahu Berapa Jumlah Warganya Yang Kena PHK Dampak Covid-19

POS-KUPANG.COM | BORONG----Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) belum memiliki data terkait berapa jumlah warganya yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) atau dirumahkan sementara dampak virus corona atau Covid-19 ini.

Hal itu disampaikan bupati Matim Agas Andreas kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (14/4/2020).

Bupati Agas mengatakan, menurut data yang diperolehnya belum diketahui berapa warganya yang terkena PHK atau dirumakan. Namun data sampai dengan 13 April 2020 jumlah orang yang datang dari daerah terjangkit atau dari luar daerah sebanyak 1.438 orang.

• UPDATE CORONA di Sikka: 172 Orang Eks Penumpang KM Lambelu Berstatus Tanpa Gejala

Dari 1.438 orang pelaku perjalanan itu, ada dua kategori yakni kategori Mahasiswa dan Tenaga kerja, namun belum diketahui berapa jumlahnya baik tenaga kerja atau pun mahasiswa itu. Pihaknya akan mendata berapa jumlah yang pasti terhadap warga yang merupakan tenaga kerja yang di PHK atau dirumahkan sementara dampak dari covid-19 ini.

Bupati Agas juga mengatakan, hingga saat ini juga tenaga kerja lokal atau karyawan yang bekerja di Matim belum ada laporan terkait PHK atau karyawan dirumahkan sementara. "Kita disini belum ada perusahaan yang ada hanya karyawan yang kerja di Toko-Toko dan usaha lainya,"ungkap bupati Agas.

• FIFGROUP Cabang Maumere Salurkan 350 Paket Sembako

Bupati Agas juga mengatakan, pihak Pemkab Matim akan menindaklanjuti bagi warganya yang terkena PHK, dirumahkan atau kehilangan pekerjaan akibat dampak dari Covid-19 ini. Pemkab Matim akan memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan arahan presiden dimana dampak kesehatan, ekonomi dan dampak sosial akibat wabah covid-19 ini.

"Tentu kita akan berikan bantuan tunai atau bantuan dalam bentuk barang bagi masyarakat kita yang miskin. Jadi bukan semua mereka yang datang dari luar dapat bantuan tunai ini,"jelas bupati Agas.

Bupati Agas juga mengatakan, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 ini, Pemkab Matim siapkan dana sebesar Rp 23 miliar baik untuk kesehatan, ekonomi dan dampak sosial. (Laporan Reporter POS-KUAPNG.COM, Robert Ropo)