Penjelasan Dekan Soal Cover Proposal "Hak Istimewa Luhut Binsar Panjaitan" Berlogo Unsoed

Penjelasan Dekan Soal Cover Proposal "Hak Istimewa Luhut Binsar Panjaitan" Berlogo Universitas Soedirman 

POS-KUPANG.COM - Peran Luhut Binsar Panjaitan di kabinet Presiden Jokowi tampaknya sedang menjadi perhatian kalangan kampus, termasuk mahasiswa.

Hal ini terbaca dari cover sebuah proposoal berjudul, "Hak Istimewa Luhut Binsar Panjaitan di Setiap Kebijakan Negara dalam Perspektif  Hukum Tata Negara".

Cover judul yang sedang viral itu diajukan seorang mahasiswa Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah.

Pada cover itu jelas tercantum nama seorang mahasiswa dan logo Universitas Soedirman.

Terkait hal itu, Dekan Fakultas Hukum Unsoed Ade Maman Suherman menegaskan, baik tangkapan layar ataupun foto yang beredar di berbagai platform media sosial bukan lah sebuah proposal skripsi.

Ade menjelaskan, tugas itu sebagai latihan menyusun proposal skripsi.

Tugas dikumpulkan setelah Ujian Tengah Semester (UTS) yang menurut kalender akademik resmi Unsoed baru akan digelar pada tanggal 13-14 April.

"Sampai saat ini tugas tersebut belum diserahkan dan belum diterima oleh dosen pengampu mata kuliah MPPH. Dipastikan dosen pengampu tidak akan menerima dan menyetujui topik tersebut," ujar Ade.

Menurut Ade tugas tersebut dibuat oleh mahasiswa angkatan 2017 dan telah memeroleh 95 SKS.

Sedangkan persyaratan pengajuan proposal skripsi adalah 115 SKS.

"Unggahan screenshoot/foto/gambar yang telah beredar dalam timeline pribadi mahasiswa tersebut dilakukan atas inisiatif mahasiswa bersangkutan," kata Ade.

Ade mengatakan, penulisan naskah akademik berdasarkan kebebasan akademik.

Namun, harus tetap menjunjung tinggi etika bangsa lndonesia dan tidak mengarah pada ranah personal.

Untuk diketahui, Luhut Binsar Panjaitan M.P. A  (72) adalah Jenderal Purnawirawan TNI (HOR). Lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, 28 September 1947.

Dia menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sejak Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia .

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM, dan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Panjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001.

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura (wikipedia). 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Viral Cover Proposal Skripsi "Hak Istimewa Luhut Binsar Panjaitan" Berlogo Unsoed, Ini Penjelasan Dekan