Dampak Covid-19, Ansy Lema: Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Dampak Covid-19, Ansy Lema: Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

istimewa
/Anggota DPR RI, Ansy Lema. 

Dampak Covid-19, Ansy Lema: Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Anggota DPR RI Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema meminta agar recofusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memprioritaskan stimulus dan insentif khusus untuk para nelayan dan pelaku usaha (industri) di sektor kelautan-perikanan.

Kegiatan dan anggaran non-prioritas di KKP harus dialihkan untuk membiayai kegiatan yang terkait penanganan pandemi Corona (Covid-19).

Hal ini disampaikan politisi muda PDI Perjuangan tersebut ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) secara virtual Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP Menteri Edhy Prabowo dan jajarannya, Senin (6/4/2020).

Pandemi Corona telah memukul seluruh sektor kehidupan dan segmen masyarakat dengan beragam profesi, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta kehidupan nelayan. Indikasinya jelas, produksi ikan dan perikanan budidaya meningkat, namun permintaan menurun drastis, harga merosot tajam

Demikian pula distribusi pakan tidak merata dan harga pakan naik. Presiden Jokowi telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa. Jelas bahwa Presiden meminta semua kementerian dan lembaga negara, termasuk KKP fokus pada penanganan dampak Covid-19.

“Maka, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KKP harus menyasar pada pemberian stimulus dan insentif kepada nelayan, petambak, pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Ansy melalui rilis yang diterima Pos Kupang, Selasa (7/4/2020).

Namun, Ansy meminta KKP untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan data valid, akurat dan objektif. KKP harus mengetahui persis jumlah nelayan, petambak, atau pelaku usaha di sektor keluatan-perikanan yang terdampak Pandemi Corona. Data akurat sangat membantu untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diberikan. Akurasi data dibutuhkan agar bantuan tepat sasar dan tidak dikorupsi.

“Alokasi anggaran butuh panduan data valid-akurat. Jika KKP tidak memiliki data akurat, solusi terbaik mengundang asosiasi-asosiasi nelayan untuk mendata anggotanya yang terdampak (by name/by NIK), bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghimpun data,” tambah Ansy.

Ansy juga meminta KKP bekerja sama dengan BUMN bidang perikanan (Perindo dan Perinus) dan sektor swasta untuk menciptakan pasar ikan digital, agar jual-beli ikan di dalam negeri tetap terjaga. Digitalisasi pasar ikan sangat penting karena pembatasan berkumpul berupa penerapan social-physical distancing di tengah pandemi punya konsekuensi pasar-pasar dan jual-beli konvensional lesu, bahkan ditutup.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved