Kabar Gembira, Akhirnya Peneliti IPB & UI Temukan Senyawa Anti Covid-19 dari Buah-buahan Ini

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira datang da IPB dan UI. Para peneliti di dua perguruan tinggi itu menemukan senyawa anti-corona dari bahan alami.

Para peneliti justeru menemukan senyawa anti corona dalam buah-buahan ini.

Para peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University dan Universitas Indonesia (UI) sedang mengembangkan senyawa dari jambu biji, kulit jeruk, dan daun kelor, sebagai antivirus Covid-19.

Saat ini para peneliti di seluruh dunia, saat ini tengah berlomba-lomba menemukan anti-virus untuk menangkal corona.

• Cegah Penyebaran Covid-19, Ini yang Dilakukan Pemdes Siru Kabupaten Manggarai Barat

Termasuk para peneliti di Indonesia.

Para peneliti gabungan tersebut meyakini, senyawa yang terkandung dalam bahan alami itu berpotensi mampu menghambat dan mencegah virus corona baru atau SARS-CoV-2.

Dekan FKUI Ari Fahrial Syam mengatakan, apabila buah dan tanaman tersebut dikonsumsi, khasiatnya dipercaya mampu mengatasi virus corona.

Ilustrasi bersin sering dikaitkan gejala covid-19 atau virus corona (brightside.me)

"Jadi, di dalam buah dan tanaman tersebut terkandung senyawa antara lain hesperidin, rhamnetin, kaempferol, kuersetin dan myricetin yang bisa mencegah virus corona," ucap Ari, dalam keterangannya, Rabu (1/4/2020).
Dirinya menjelaskan, penelitian tersebut telah melalui beberapa tahapan dan hasil skrining aktivitas terhadap ratusan protein dan ribuan senyawa herbal terkait dengan mekanisme kerja virus.

• ODP Covid, 19 di TTU Terus Bertambah Menjadi 18 Orang

Selain itu, penelitian juga telah dikaji melalui analisis big data dan machine learning dari basis data HerbalDB yang dikembangkan oleh Laboratorium Komputasi Biomedik dan Rancangan Obat Fakultas Farmasi UI sejumlah 1.377 senyawa herbal.

"Dari situ diperoleh beberapa golongan senyawa tersebut yang berpotensi menghambat dan mencegah virus SARS-CoV-2," katanya.

Ia menerangkan, pemetaan farmakofor dilakukan dengan metode struktur dan ligan. Kemudian, dikonfirmasi hasilnya menggunakan metode pemodelan molekuler untuk dievaluasi aktivitas antivirusnya.

Dirinya berharap penemuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan virus corona.

"Kami imbau masyarakat juga tetap memprioritaskan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat melalui rajin cuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, dan penggunaan masker bagi yang sakit flu," sebutnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Irmanida Batubara mengatakan, senyawa hesperidin yang terkandung di dalam kulit jeruk bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap mikroba dan virus.

Dia menuturkan, selain kulit jeruk buah, senyawa hesperidin ini juga terdapat di kulit jeruk nipis, jeruk lemon, dan varietas jeruk lainnya.

"Jadi, selama berdiam di rumah, kita dapat membuat jus jeruk dan jangan lupa untuk ditambah sedikit kulit jeruk yang sudah dicuci bersih.

• Update Covid-19 di Nagekeo, P2T2 Meningkat, ODP 4 Sudah Sembuh!

Memang akan terasa sedikit pahit.

Tahanlah sedikit rasa pahit itu karena ini menunjukkan hesperidin ada di dalamnya," pungkasnya. (Kompas.com/ Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona".

Peta sebaran kasus Corona di Indonesia per provinsi (covid19.go.id)

Fakta Baru Vaksin Corona, Disebut Efektif dan Akan Bertahan Lama di Tubuh

Ilmuwan temukan fakta jika vaksin corona bisa bertahan lama di tubuh dan efektif.

Kabar baik virus corona hari ini, vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan bisa tahan lama.

Di tengah wabah corona yang terjadi secara global ada kabar baik yang diumumkan para ahli kesehatan.

Meski saat ini masih diusahakan untuk dicari, vaksin corona diperkirakan akan bertahan lama.

Vaksin untuk penyakit Covid-19 memang masih dalam tahap pengembangan, dan prosesnya memakan waktu cukup lama.

Namun, vaksin ini diperkirakan akan sangat efektif dan mampu bertahan cukup lama setidaknya dalam beberapa tahun, sebagaimana dilansir dari techcrunch.

Tidak hanya itu, kabar baik lainnya sebagaimana dilansir dari penelitian Universitas Johns Hopkins, mengatakan bahwa virus corona alias SARS-Cov-2 alias Covid-19 tidak melakukan mutasi di dalam tubuh manusia.

• Corona di NTT : Ketiadaan APD, Wabup Kupang Deadline Kadinkes Pekan Depan Didistribusikan

Semua virus biasanya mengalami evolusi, yaitu melakukan replikasi diri dari inangnya dan menyebar ke seluruh populasi.

Namun, Covid-19 rupanya tidak cepat bermutasi.

Kakek Dai (101) saat dinyatakan sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit. (TribunMataram Kolase/ (DAILY MIRROR/Changjiang Daily))

Mengenal tahapan uji klinis vaksin

Selain kabar baik tersebut, pakar ilmuwan juga berusaha memaparkan bagaimana tahapan uji klinis vaksin berproses.

Lamanya proses itu untuk memastikan keselamatan manusia dan mengetahui seberapa bermanfaatnya vaksin tersebut.

Menurut Bruce Thompson, Dekan Fakultas Kesehatan di Universitas Swinburne, Australia, pengobatan apa pun yang dijual harus melewati beberapa tahapan proses standardisasi berdasarkan uji coba klinis mulai dari fase 1 sampai fase 3.

Dia mengatakan, "Kita harus memastikan obat atau vaksin itu aman, tidak melukai dan tahu seberapa efektivitasnya."

Prosesnya secara umum terbagi menjadi enam fase:

Desain Vaksin: Proses di mana para pakar mempelajari patogen dan memutuskan bagaimana sistem imun bisa menyadari kehadiran patogen tersebut.
Uji Hewan: Vaksin baru yang diuji kepada hewan berfungsi untuk menunjukkan apakah vaksin itu dapat bekerja dan tidak memiliki efek samping yang ekstrem.

Uji Klinis Tahap I : Merepresentasikan uji pertama kepada manusia untuk mengetahui tingkat keamanannya, dosisnya dan efek sampingnya. Uji coba ini hanya membutuhkan sedikit relawan.

Uji Klinis Tahap II: Terdapat analisis mendalam tentang bagaimana cara kerja vaksin secara biologis.

Uji coba ini melibatkan relawan lebih banyak dan membutuhkan penilaian terhadap respons psikologis dan interaksi selama perawatan.

• Kritik Rocky Gerung Soal Darurat Sipil Presiden Jokowi Hadapi Corona, Lockdown! Sebut Anies Baswedan

Intinya, uji coba vaksin virus corona menilai bagaimana stimulasi vaksin dalam sistem imun bekerja.

Uji Klinis Tahap III: Adalah tahap akhir yang melihat bagaimana jumlah besar relawan yang diuji coba merespons dalam waktu lama.

Persetujuan Peraturan: Terakhir, badan pengawas akan melihat bukti dari hasil uji coba klinis dan menyimpulkan apakah vaksin dapat diberikan seluruhnya atau tidak.

Namun, untuk kasus Covid-19, proses uji klinis dipercepat dalam beberapa tahap.

Seperti yang dilaporkan STAT News, vaksin yang dikembangkan Moderna telah melewati tahapan dari desain vaksin langsung ke uji klinis tahap I.

Vaksin mRNA-nya bahkan melewatkan tes klinis kepada hewan.

Tes-tes itu telah berlangsung di Seattle, Kaiser Permanente Washington Health Institute dengan jumlah relawan yang sudah mendaftar. (Kompas.com/ Miranti Kencana Wirawan.(*)

* Langkah Pamungkas, Jokowi Siapkan Darurat Sipil Atasi Covid-19, Ini Konsekuensi & Langkah Antisipasi 

Darurat sipil! Terdengar menyeramkan namun terpaksa diambil Pemerintahan Jokowi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.


Pemerintahan Jokowi dikabarkan kemungkinan besar akan menempuh langkah terakhir dalam mengatasi mewabahnya virus corona atau covid-19.


Lalu, seperti apa konsekuensinya? ikuti informasi lengkap dalam artikel ini. 


Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar.

Oleh karena itu ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.


"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.

 Meski nantinya darurat sipil diberlakukan, Jokowi meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

"Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal. Tadi kita sudah kita bicarakan pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini yang segera kita umumkan kepada masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi menyadari banyak pendatang di DKI Jakarta yang mempercepat mudik ke kampung halaman karena mereka kehilangan penghasilan sehari-hari.

Para pendatang yang kebanyakan pedagang makanan yang mendapat penghasilan harian kehilangan pendapatannya akibat pemberlakukan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan.

"Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan, mudik dapat menjadi medium penyebaran virus corona ke daerah-daerah.

Sebab, saat ini Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Karena itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaring pengaman sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik.

"Karena itu saya minta percepatan program social safety net (jaring pengaman sosial) yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan," ujar Jokowi.

 "Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedangang asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," lanjut dia.

Konsekuensi darurat sipil Pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang disertai kebijakan darurat sipil.

Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.

"Kesimpulan yang tadi diambil oleh bapak presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu pada tiga dasar (hukum)," kata Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden, Senin (30/3/2020).

Doni mengatakan, ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit di era Presiden RI Soekarno.

Pasal 1 aturan tersebut menyebutkan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Hal itu dapat dilakukan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan.

Doni menyebut, pihaknya akan mengundang pakar hukum untuk merumuskan lebih jauh aturan turunan soal pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil ini.

"Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar-pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko (penularan) yang besar, dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat," kata Doni.

Saat ditanya konsekuensi dari darurat sipil ini, Doni menyebut, penegakan hukum bisa dilakukan kepada masyarakat yang tak mengikuti aturan soal pembatasan sosial.

"Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor," kata dia.

Kendati demikian, Doni berharap masyarakat bisa disiplin mengikuti imbauan pemerintah soal pembatasan sosial ini.

Misalnya, tak meninggalkan rumah jika tak mendesak.

Lalu menerapkan pembatasan jarak fisik di tempat umum, serta tak membuat acara yang mengundang keramaian.

"Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin. Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakkan hukum bagi mereka yang tidak disiplin," kata dia.

Darurat sipil langkah terakhir Sementara itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.

Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.

"Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).

Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona.

"Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait," kata dia.(*)

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19"

Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Kristian Erdianto