Pilkada 2020, KPU NTT Akan Sesuaikan Jadwal Jika Terjadi Penundaan Semua Tahapan

menunggu,apabila terjadi penundaan, apakah satu bulan, tiga bulan ataukah enam bulan atau 12 bulan.

POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu 

Pilkada 2020 - KPU NTT Akan Sesuaikan Jadwal Jika Terjadi Penundaan Semua Tahapan

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- KPU NTT siap menyesuaikan jadwal Pilkada di sembilan kabupaten di NTT,apabila terjadi penundaan total semua tahapan pilkada 2020. Penundaan juga berdampak pada tanggal pemungutan suara.

Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Rabu (1/4/2020).

Menurut Thomas, meskipun KPU NTT belum menerima edaran tertulis dari KPU RI, tetapi dari informasi yang berkembang bahwa semua tahapan pilkada 2020 mengalami penundaan, akibat adanya wabah penyakit virus Corona/Covid -19.

"Pada prinsipnya kita siap sesuaikan,apabila jadwal dan tahapan pilkada alami penundaan. Kita siap untuk ikuti penyesuaian-penyesuaian," kata Thomas.

Dijelaskan, apabila penundaan juga sampai pada hari pemungutan suara, maka harus ada perubahan terhadap UU No 20/2016, karena pada Pasal 201 telah menyebut hari pungutan suara pada bulan September 2020.

"Tentu harus ada perubahan UU No 20/2016, karena pada Pasal 201 sudah jelas menetapkan waktu/hari pemungutan suara, yakni pada bulan September 2020. Ini yang perlu diubah,sehingga kami di daerah akan menyesuaikan lagi," katanya.

Thomas mengakui, pada prinsipnya sebagai penyelenggara,pihaknya siap menyesuaikan sehingga saat ini, KPU di daerah tetap menunggu,apabila terjadi penundaan, apakah satu bulan, tiga bulan ataukah enam bulan atau 12 bulan.

"Intinya kita siap sesuaikan dna menunggu pemberitahuan tertulis dari pusat. Kalau merujuk informasi dari medsos, kesepakatan lima komponen: pemerintah(Mendagri), DPR RI (Komisi 2), KPU , Bawaslu dan DKPP , maka kami masih menunggu tindaklanjutnya," ujar Thomas.

Dikatakan, penundaan bukan berarti mengulang tahapan yang ada.

Dia mencontohkan, pihaknya telah merekrut dan melantik PPK juga beberapa PPS, jika tahapan ditunda hingga masa tugasnya berakhir, maka apabila kondisi sudah normal, maka masa kerja PPK dan PPS tetap aktif atau aktif lagi.

Surati Dirjen Perhubungan Laut, Udara dan Darat, Gidion Rencanakan Lockdown Total di Sumba Timur

Bupati Belu Willy Lay Pantau Pekerjaan Renovai Ruang Isolasi Covid-19 Agar Dibuat Sesuai Standar

"Begitu juga calon perseorangan yang sudah selesai verifikasi administrasi, maka tinggal dilanjutkan verifikasi faktualnya saja," kata Thomas.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved