Corona di NTT : Bupati Niga Ikuti Video Conference bersama Gubernur dan para Bupati/Walikota se NTT

Agustinus Niga Dapawole bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat mengikuti Video Conference Gubernur NTT

POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole teleconference dengan Gubernur NTT di ruang kerjanya. 

Corona di NTT : Bupati Niga Ikuti Video Conference bersama Gubernur dan para Bupati/Walikota se NTT

POS-KUPANG. COM|WAIKABUBAK--Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat mengikuti Video Conference Gubernur NTT di ruang rapat bupati, Selasa (31/3/2020).

Turut hadir Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kapolres, Dandim 1613, Kepala Kejaksaan Negeri, para Asisten, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas KIPS, Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan laporan dari para bupati terkait upaya penanggulangan penularan Covid-19 di kabupaten masing-masing.

Selanjutnya pada kesempatan itu Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan beberapa penegasan terkait Instruksi Presiden, dengan langkah-langkah antara lain yang pertama wajib melaksanakan pencegahan penularan Covid-19 dengan menerapkan sikap Physical Distancing. Langkah kedua melakukan pemantauan, mencatat dan melaporkan penanganan yang dilaksanakan di bidang kesehatan.

"Langkah selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana minimal Rp 13 miliar untuk persiapan penanggulangan penularan Covid-19 di daerah masing-masing yaitu dalam bentuk bantuan sosial berupa uang tunai, non tunai dan bantuan pangan kepada rumah tangga miskin. Dana yang dialokasikan harus melalui perencanaan dan persiapan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan," ujar Laiskodat.

Kepada TNI/Polri, Gubernur mengharapkan agar mendampingi pemerintah saat menyerahan bantuan agar betul-betul tepat sasaran. Gubernur memberikan kesempatan selama 6 bulan untuk merancang anggaran tersebut.

"Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 sudah disebutkan bahwa penerapan karantina wilayah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kegiatan untuk lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian akan diatur peraturan pemerintah yang sedang disusun. Kepala Daerah yang pingin jalan sendiri bisa kena sanksi pidana maksimal 1 tahun. Tugas Bupati adalah melakukan upaya-upaya pencegahan tentang resiko yang akan terjadi apabila sampai ada yang terjangkit,"ujar Gubernur.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. H. Hamidin menginformasikan bahwa jajaran Polri dari tingkat atas sampai bawah akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara massal.

Kapolda juga menegaskan kepada para Kapolres Kabupaten/Kota se- NTT agar tidak mengijinkan anggotanya libur.

Halaman
123
Penulis: Gerardus Manyela
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved