Hambat Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Bakal Berlakukan Lockdown Total di Wilayah Jabodetabek

Hambat Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Bakal Berlakukan Lockdown Total di Wilayah Jabodetabek

POS-KUPANG.COM - Perkembangan kasus virus corona di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena jumlah orang yang terkonfirmasi positif virus corona terus meningkat.

Tidak hanya di wilayah DKI jakarta, di provinsi-provinsi lain pun kasus positif virus corona terus meningkat. Makanya sejumlah gubernur mulai mendesak pemberlakuan lockdown untuk membendung penyebarluasan virus asal Wuhan, Provinsi Hubei China. 

 Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Senin (30/3/2020) pihaknya pun akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Besok ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina. Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus corona.

Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.

Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.

Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona.

"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik.

Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.

Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya virus corona. Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta. Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi. Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).

* Lawan Penyebaran Corona di Jabar, Ridwan Kamil Potong Gaji ASN Pemprov Jabar Selama 4 Bulan

Gubernur Jawa Barat ( Jabar ) Ridwan Kamil mengambil langkah penting untuk melawan penyebaran virus Corona di wilayah Jabar.

Ya Gubernur Ridwan Kamil akan melakukan pemotongan gaji seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar untuk melawan Corona.

Pemotongan gaji dilakukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara proporsional.

Hal itu diungkapan Gubernur Ridwan Kamil melalui akun Instagram miliknya @ridwankamil:

Berikut postingan Ridwan Kamil:

Untuk mengurangi beban masyarakat dan percepatan penanggulangan penyebaran virus covid-19,

maka gaji Gubernur, Wakil Gubernur dan para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS di Pemprov Jawa Barat

akan dipotong selama 4 bulan ke depan dengan adil dan proporsional.

Kepada mereka dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keluangan harta (sedekah, zakat, infak dll)

mari kita bersama-sama menyumbang kepada perjuangan melawan virus ini dan menolong masyarakat yang tidak mampu melalui kesetiakawanan sosial. .

Kita sedang menyiapkan kampanye sosial “Two in One”.

1 Keluarga mampu mengurusi 2 keluarga tidak mampu selama pandemi covid-19.

Insya Allah bisa.

Bersama, Insya Allah, #KitaPastiMenang

* Ridwan Kamil Imbau Warga Jabar yang Bekerja di Jakarta Tidak Mudik

Gunernur Jawa Barat ( Jabar) Ridwan Kamil mengimbau kepada warga Jabar yang tinggal atau bekerja di Jakarta untuk tidak pulang kampung atau mudik untuk sementara waktu.

"Saya imbau semua warga yang ditinggal bekerja di Jakarta untuk tidak mudik," kata Emil, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Selasa (24/3/2020).

Menurut Emil, warga Jabar yang pulang kampung dari Jakarta bisa berpotensi sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) mengingat Jakarta sebagai sumber pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Karena sumber pandemi di Indonesia itu mayoritas ada di Jakarta. Kalau anda-anda pulang sebelum rapid tes dilaksanakan anda punya potensi sebagai ODP karena punya potensi dihitung datang dari sebuah wilayah yang tingkat sebarannya banyak yang masuk kategori diwaspadai," tuturnya.

Emil mengaku mendapat laporan di Kabupaten Sumedang di mana banyak warga yang bekerja di Jakarta memilih pulang kampung. Akibatnya jumlah ODP pun melonjak drastis.

"Contohnya di Sumedang sebelum ada pengumuman kerja di rumah yang ODP hanya dua orang sekarang sudah lebih dari 300 dan Pak Bupati melaporkan mereka adalah orang Sumedang yang tinggal bekerja di Jakarta tiba-tiba mudik ke kampung masing-masing," papar Emil.

Sebab itu, Emil kembali mengingatkan agar warga Jabar yang bekerja atau tinggal di Jakarta untuk sementara waktu tak mudik untuk mencegah potensi penyebaran wabah Covid-19.

"Sekali lagi saya imbau jangan ada mudik dulu kita tinggal tetap di wilayau masing-masing untuk menjaga penyebaran yang terlalu besar," kata Emil.

"Bahkan ada hadis nabi yang menyampaikan jika ada wabah di suatu tempat sebaiknya tak pergi ke mana-mana atau jangan mendatangi dan keluar dari tempat itu."

"Mohon kepada kita yang mempercayai keyakinan itu agar bijak untuk keluar dari Jakarta dan tetap tinggal sampai kondusif," jelasnya.

* Senin, Depok Akan Sampaikan Pertimbangan Lockdown ke Ridwan Kamil

Opsi karantina wilayah atau local lockdown telah dipertimbangkan Pemerintah Kota Depok sehubungan dengan tren ekskalasi kasus Covid-19 yang terus meluas di Depok, Jawa Barat.

Per Minggu (29/3/2020), ada lonjakan temuan kasus sebanyak delapan pasien positif Covid-19.

Ini berarti, total sudah ada 37 kasus Covid-19 yang dialami warga Depok, dengan 10 pasien sembuh dan 4 orang meninggal dunia.

Selain itu, kini ada 265 pasien warga Depok yang masih diawasi serta 755 warga Depok yang kesehatannya masih dipantau.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, opsi local lockdown menjadi opsi logis menilik sebaran kasus Covid-19 di wilayahnya.

Oleh karenanya, Idris berujar, jajarannya fokus menyusun kajian sebagai bahan pertimbangan.

"Kewenangan ada pada pemerintah pusat, pertimbangan dari Kota Depok akan disampaikan besok (hari ini)," ujar Idris melalui siaran pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Minggu malam.

Ia berujar, bahan-bahan pertimbangan local lockdown akan disampaikan via teleconference kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai representasi pemerintah pusat di Jawa Barat.

"Kebijakan lockdown merupakan langkah yang seharusnya diambil ketika saat ini penyebaran Covid-19 sudah masif," tegas Idris.

Sembari menanti langkah pemerintah dalam memutuskan local lockdown, Depok akan fokus pada penguatan program Kampung Siaga Covid-19 berbasis RW.

Idris menganggap, program yang mulanya diinisiasi komunitas-komunitas relawan sipil ini bermanfaat sebagai media pengawasan di tingkat paling lokal.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ridwan Kamil Imbau Warga Jabar yang Bekerja di Jakarta Tidak Mudik ", https://regional.kompas.com/read/2020/03/25/09081461/ridwan-kamil-imbau-warga-jabar-yang-bekerja-di-jakarta-tidak-mudik.
Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Aprillia Ika

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Senin, Depok Akan Sampaikan Pertimbangan Lockdown ke Ridwan Kamil", https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/30/05192271/senin-depok-akan-sampaikan-pertimbangan-lockdown-ke-ridwan-kamil.
Penulis : Vitorio Mantalean
Editor : Sandro Gatra

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Besok, Pemerintah Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek", https://money.kompas.com/read/2020/03/29/164823826/besok-pemerintah-rapat-bahas-kemungkinan-lockdown-jabodetabek.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Bambang P. Jatmiko