DPRD Bahas Lagi Pinjaman Daerah, Viktor Mado Watun: APBD NTT 2020 Bisa Dibongkar Lagi

Komisi III DPRD NTT bahas lagi pinjaman daerah, Viktor Mado Watun: APBD NTT 2020 bisa dibongkar lagi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Viktor Mado Watun mengatakan, APBD 2020 sudah ditetapkan bahwa ada pinjaman daerah Rp 420 miliar. Karena itu, APBD I ini berpeluang dibongkar lagi.

"Namun, saat rapat ini kita dapat informasi bahwa dari Bank NTT hanya bisa menyanggupi memberi pinjaman ke Pemprov NTT hanya Rp 150 miliar. Karena itu harus ada sindikasi, namun ada kendala lagi di Bank Mandiri," kata Viktor saat rapat dengar pendapat dengan Bank NTT, Bank Mandiri dan OJK.

• Kecantikan Istri Soekarno Ratna Sari Dewi di Usia 78 Jadi Sorotan, Ini Rahasia Awet Mudanya

Rapat ini berlangsung pada Kamis (12/3/2020) di ruang rapat Komisi III DPRD NTT.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si didampingi Wakil Ketua, Viktor Mado Watun, Leo Lelo dan Sekretaris, Fredi Mui.

Hadir beberapa anggota, yakni Gab Manek, John Halut, Mercy Piwung, Jimur Siena, Lili Adoe dan Ben Isidorus.

• Ikuti Program Menarik Samsung Happy International Womans Daya, Dapatkan Hadiah Galaxy Z flip

Menurut Viktor, Bank Mandiri juga memiliki regulasi tersendiri dan jika melakukan sindikasi,maka harus mendapat persetujuan dari Kemenkeu RI.

"Jika terjadi dan APBD kita bongkar lagi, maka akan jadi ribut, baik di komisi maupun di fraksi-fraksi. Apalagi, anggota DPRD saat ke daerah ada yang sudah sosialisasi soal rencana pembangunan jalan," katanya.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si mengatakan, Komisi III DPRD NTT menggelar lagi rapat membahas tentang pinjaman daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sebelumnya melakukan pinjaman daerah dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur.

Menurut Hugo, rapat itu dilakukan itu akan diikuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTT dan Bank Mandiri.

"Kami gelar rapat ini untuk bahas soal pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga Pemprov NTT," kata Hugo.

Direktur Kredit Bank NTT, Absalom Sine mengatakan, memang saat ini untuk sindikasi dengan Bank Mandiri agak sulit, namun masih ada jalan lain yang bisa ditempuh.

Kepala OJK NTT , Robert Sianipar mengatakan, pihaknya ingin agar Bank NTT memberi kontribusi bagi NTT.

"Jangan sampai nanti terjadi risiko yang tidak diinginkan. Ada bank yang agresif, tapi tidak melihat kemampuan bank," kata Robert.

Kami juga melakukan pembinaan ke Bank NTT agar menurunkan NPL.

Untuk diketahui OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, tentu semua sektor jasa keuangan itu dapat memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, namun selain sektor ekonomi maju, lembaga jasa keuangan juga harus sehat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru)