Siswa SDM Mbatakapidu Jalan Kaki 7 KM, Dinas Pendidikan Sumba Timur Akan Survei

Siswa SDM Mbatakapidu berjalan kaki 7 Km, Dinas Pendidikan Sumba Timur akan survei

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Anak-anak dari wilayah Dusun 5 Kambata Wundut, Desa Mbatakapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi NTT yakni Kampung Landa, Watu Mamoha, Maringu Lambi, Menggit dan Kampung Walunggalu harus berjalan kaki menempuh perjalan jauh dengan jarak 5 sampai 7 kilometer (Km) guna memperoleh pendidikan di SDM Mbatakapidu desa tersebut.

Mereka harus menyisiri jalan setapak dan jalan raya desa yang masih beralaskan tanah. Mereka juga harus berjuang melewati rintangan derasnya arus sungai saat banjir, lumpur dan berdebu.

• Getrudis: TKI Asal Ngada yang Meninggal di Malaysia Ilegal

Terkait dengan hal ini, Dinas Pendidikan Sumba Timur akan melakukan survei lapangan guna mempertimbangkan apakah memungkinkan untuk membangun SD Paralel atau tidak.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumba Timur, Ruben Nggulindima menyampaikan itu ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Rabu (11/3/2020).

• Raja Belanda Serahkan Keris Pangeran Diponegoro

Ruben menjelaskan, untuk membangun SD paralel atau SMP Satap sesuai standar pelayanan minimal (SPM), untuk sekolah dasar (SD) maksimal anak (siswa) berjalan 3 Kilometer (Km) ke sekolah, sedangkan SMP maksimal anak berjalan 6 Km ke SMP itu. Jika lebih dari 3 dan 6 Km maka harus disediahkan sekolah.

Selain itu, yang dimaksudkan jarak 3 Km itu dari pusat pemukiman masyarakat sesuai dengan Permendikbud nomor 23 Tahun 2013 menyebutkan minimal jumlah penduduk 1000 orang. "Tapi sebetulnya ini standar Jawa tidak bisa kita pakai di NTT yang merupakan daerah kepulauan,"jelas Ruben.

Sehingga menurut Ruben, antara jarak dengan jumlah penduduk sulit pihaknya mengambil keputusan. "Kenapa misalnya jarak yang dilalui siswa SDM Mbatakapidu 7 Km sedangkan jumlah penduduk tidak sampai 1000 orang tentu ini menjadi masalah sebab bertentangan dengan Permendikbud itu. Saya yakin tidak sampai 1000 orang penduduk disana"jelas Ruben.

Selain itu, jelas Ruben untuk bisa mendirikan SD paralel, tentu harus dibutuhkan juga data pasangan usia subur (PUS), jika saat sekarang ada 30 atau 40 siswa SDM itu dari Dusun 5, namun 99 persen Pasutri saat ini menopause, maka jumlah siswa akan berkurang dari tahun ini ke tahun berikutnya.

Meskipun syaratnya begitu, jelas Ruben, Pemda Sumba Timur dalam rangka untuk memperluaskan akses untuk pemerataan pelayanan, meskipun tidak cukup sampai 1000 orang penduduk hanya mungkin 500 penduduk pihaknya akan membangun SD begitu juga SMP. Dimana untuk SD disebut SD Paralel dan SMP disebut SMP satap.

Namun untuk SD Pararel, jelas Ruben hanya tampung kelas awal dimana untuk kelas 1, 2 dan kelas 3. Sedangkan sudah naik ke kelas 4 harus bersekolah di SD induk dan ini sudah berjalan selama ini.

Ruben juga mengatakan, Pemda Sumba Timur ingin menjangkau dengan akses memperluas pendidikan ke masyarakat, namun ketersediaan tenaga pendidik menjadi persoalan sebab jumlah tenaga pendidik sangat terbatas.

"Jadi harus didukung dengan jumlah tenaga guru, sekarang jumlah sekolah kita di Sumba Timur untuk SD sebanyak 265 SD dan 78 SMP, guru kurang. Kita tambah 1 SD Paralel tentu kita butuh guru, ini buahsimalakama,"ungkap Ruben.

Ruben juga mengaku, meskipun persyaratan begitu, pihaknya tetap melakukan survei sebab jarak 7 Km terlalu jauh bagi anak SD. Apakah bisa dibangun SD Pararel akan menjadi pertimbangan teknis sesuai hasil survei nantinya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)