KIP yang Ditemukan di Tempat Sampah di Manggarai Barat Kebanyakan Tercantum Nama Warga Tentang
artu Indonesia Pintar (KIP) yang ditemukan di tempat sampah di Labuan Bajo kebanyakan tercantum nama warga Desa Tentan
Penulis: Servan Mammilianus | Editor: Rosalina Woso
KIP yang Ditemukan di Tempat Sampah Kebanyakan Tercantum Nama Warga Tentang
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditemukan di tempat sampah di Labuan Bajo kebanyakan tercantum nama warga Desa Tentang, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
KIP tersebut ditemukan pada tahun 2019 lalu oleh salah satu warga di tempat sampah rumahnya.
Demikian yang disampaikan oleh warga yang pertama kali melihat kartu tersebut, Beata Alut.
"Pertama kali ditemukan pada tahun 2019 lalu. Waktu itu di tempat sampah ada beberapa amflop besar. Lalu saya bakar bersamaan dengan sampah lainnya. Setelah saya bakar ternyata ada anak-anak yang ambil isi amflop yang belum sempat terbakar sehingga berserakan. Saat itu saya baru tahu ternyata isi amflop itu kartu. Sebagiannya saya kumpul tetapi saya tidak tahu itu kartu untuk apa karena saya juga tidak ada kartu seperti itu," kata Beata yang ditemui di rumahnya, Senin (9/3/2020).
Dia menjelaskan, ada sekitar seribu kartu KIP yang saat itu campur dengan stiker-stiker Calon Legislatif (Caleg) pada tempat sampah tersebut.
"Karena waktu itu baru selesai Pemilu Caleg," kata Beata.
Kartu-kartu KIP itu ada yang dia kumpulkan untuk menjadi mainan anak-anaknya di rumah.
"Saat salah satu orang keluarga saya dari kampung datang dan inap di rumah untuk ikut kegiatan di KPU, dia tanya saya kenapa kartu itu berserakan sampai ke luar rumah. Saya jawab bahwa saya tidak tahu. Lalu dia mengambilnya dan ada yang dia posting di FB. Sekarang kartu-kartu itu tidak ada lagi di saya," kata Beata.
Terpisah, Kepala Desa Tentang Selestinus Wanar, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tahu tentang KIP itu.
Namun dia membenarkan bahwa salah satu nama yang tercantum di kartu yang ditemukan itu sudah dia cek langsung ke warganya.
Warganya tersebut mengaku tidak pernah dapat kartu KIP.
"Ada salah satu anggota dewan yang kirim nama di kartu itu ke saya. Lalu di sini saya cek langsung ke warga tersebut. Warga itu mengatakan bahwa dia tidak pernah dapat KIP," kata Selestinus.
Dia menjelaskan bahwa pihak desa tidak pernah tahu mekanisme pembagian KIP.
"Kami tidak pernah tahu mekanisme pembagian KIP. Mungkin dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Pendidikan. Kami tidak tahu karena tidak pernah lewat desa. Kecuali kalau Kartu Indonesia Sehat atau KIS.
Itupun kalau kami diberi ruang untuk bagi KIS. Kami pernah dipercayakan oleh Kantor Pos untuk bagi KIS ke warga dan itu kami lakukan ," kata Selestinus.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Mabar Bernardus Dandur, juga tidak tahu terkait KIP itu.
Dia menjelaskan bahwa untuk konteks KIP, kewenangan PKO hanyalah menerbitkan surat rekomendasi pencairan uang di bank oleh pemilik KIP.
"Kami tidak menerbitkan KIP. Prosesnya yaitu ketika peserta didik dapat KIP, dia bawa ke sekolah, ke satuan pendidikan. Lalu diinput ke dalam aplikasi Dapodik. Hasilnya sampai ke Kementerian Pendidikan. Lalu kementerian melakukan verifikasi data yang dikirim lewat aplikasi dapodik," kata Bernardus.
Dia menambahkan, selanjutnya kementerian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan pemanfaatan .
"Selanjutnya kementerian mengirim SK itu untuk BRI, BNI dan ke kami di dinas. Ke bank karena berhubungan dengan uang. Kami yang mengeluarkan rekomendasi untuk bisa mengambil uang KIP di bank, baik secara kolektif maupun perorangan," kata Bernardus.
• Kasus DBD, Menkes RI Pantau DBD di Sikka
• Pelintas Batas Negara RI-RDTL Mencapai Ratusan Orang
• Teliti Kacang Jadi Tepung Biskuit, Ardha Nahak Jadi Lulusan Terbaik Fakultas Industri Pertanian UKAW
• Ruas Jalan Trans Flores Bajawa - Ende Tertimbun Longsor
Sementara itu Camat Ndoso Fransiskus Tote, menyampaikan bahwa pihaknya juga belum mendapat pengaduan terkait masalah KIP tersebut.
"Untuk sementara saat ini belum ada pengaduan tentang masalah KIP. Dalam pertemuan-pertemuan dengan para Kepala Desa belum pernah ada yang mengadu masalah itu oleh warga melalui Kepala Desa dan diteruskan ke kami. Belum pernah," kata Fransiskus. (Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus).