HTI Tetap Menyebarkan Paham Radikalnya di Tengah Masyarakat Kota Kupang

Ormas HTI tetap menyebarkan paham radikalisme di tengah masyarakat Kota Kupang pasca dibubarkan

HTI Tetap Menyebarkan Paham Radikalnya di Tengah Masyarakat Kota Kupang
ISTIMEWA
Kegiatan diskusi publik dengan tema "Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Ditengah Gempuran Ideologi Radikal" pada Sabtu (7/3/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ormas HTI tetap menyebarkan paham radikalisme di tengah masyarakat Kota Kupang pasca dibubarkan, terutama di tengah mahasiswa.

Demikian fakta-fakta lapangan penyebaran paham khilafah yang diungkap Perwakilan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) NTT, Radito dalam diskusi publik dengan tema "Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Ditengah Gempuran Ideologi Radikal" pada Sabtu (7/3/2020).

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Organisasi Garda Pemuda NKRI di aula Dikmas NTT, Kayu Putih, Kota Kupang itu Dito menyebutkan, mayoritas pengurusnya merupakan lulusan Undana.

Kepsek SMA di Sumba Timur Minta Pemerintah Sosialisasikan Virus Corona ke Sekolah-Sekolah

Saat ini, ungkap Dito, mereka sedang melakukan perekrutan anggota dari kalangan mahasiswa Undana, UMK, Politeknik bahkan tingkat SMA dengan berbagai cara, melalui dakwah, Liqoh, menggunakan medsos.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan peran seluruh eleman masyarakat Kota Kupang dalam menangkal hal tersebut dengan cara tetap menumbuhkan sikap nasionalis berwawasan kebangsaan, mengajak mahasiswa yang diindikasi terpapar radikalisme menjadi nasionalis dan cinta tanah air.

Jumlah Penerima KIP di Belu Bervariasi Setiap Tahap

Secara khusus, ia mengharapkan pihak MUI, Kemenag dan Ormas Keagamaan yang nasionalis aktif melakukan upaya deradikalisasi melalui diskusi bimbingan rutin tokoh dan pengurus eks HTI dan memperluas kajian tentang islam yang benar di masjid-masjid yang sering digunakan sebagai tempat penyebaran paham anti Pancasila.

Selain itu, ia mengharapkan agar Universitas harus memperkuat mata kuliah Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air, serta membimbing kembali mahasiswanya yang anti pancasila untuk lebih memahami dan menjalankan nilai pancasila dalam kehidupannya, sekaligus tegas terhadap mahasiswa tersebut jika tetap berpaham anti Pancasila.

"Fakta penyebaran di lingkungan pemerintahan juga harus direspon oleh pemerintah kota atau provinsi untuk membersihkan instansi pemerintah dari ASN yang terpapar radikalisme," tegasnya.

Apkam sangat berharap agar seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah harus ikut serta dalam berpartisipasi menangkal perkembangan radikalisme di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang.

"Upaya deradikalisasi merupakan kunci utama, terutama melibatkan MUI dan Kemenag serta Ormas Keagamaan Nasionalis dan Agamis yang memiliki kemampuan keagamaan guna melawan doktrin HTI yang selalu memanfaatkan doktrin agama versinya untuk tujuan politik mengubah NKRI. Doktrin hanya bisa dilawan dengan doktrin," imbuhnya.

Sementara itu, Dr. Hamzah Wulakada, S.P., M.Si diawal paparan materi mengatakan, semua tentang Bangsa Indonesia oleh para pendiri `dianggap' telah terangkum dalam narasi Pancasila namun sebagai negara, hipotesisnya belum terealisasi.

"Bangsa Indonesia masih terus mencari format ideal, bagaimana Bernegara Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya pergeseran ideologi itu masih `mungkin' terjadi," paparnya.

Ia menjelaskan, bernegara harus menyesuaikan dengan konsensus Pancasila, bukan Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan dalam bernegara. Narasi terkuat yang patut diakui adalah intisari Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Kegiatan tersebut ditutup dengan deklarasi Pemuda Benteng Pancasila yang dipandu oleh Dr. Hamzah Wulakada, S.P., M.Si. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved