DPC Demokrat Ngada Adakan Rakercab, Fit and Proper Test Model Baru? Simak Liputannya!

"Bapak ketua DPD tidak hadir ada halangan dan tidak bisa datang. Kami empat orang yaitu Ketua Komisi Bapilu, Frans Kape, Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat NTT, Sulastini Mooy dan Wakil Direktur DPD Partai Demokrat NTT, Vera Josephine Manu," ujarnya.

Masyarakat Jenuh dan Harus Ubah Metode

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPD Demokrat NTT, Frans Kape, menyebutkan fenomena yang terjadi pasca Pileg dan Pilpres beberapa waktu lalu membuat masyarakat jenuh dengan demokrasi.

Masyarakat tidak bergairah rupanya karena rutinitas lima tahun lalu dan tahun kemarin terulang lagi dengan pola yang sama. Membuat masyarakat jenuh dan mesti demokrasi menggairahkan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Frans menjelaskan Pemilukada 2020 ini membuat Demokrat berpikir lagi untuk bagaimana mengubah pola lama.
Pola lama ditinggalkan dan merancang model baru sehingga lebih partisipatif.

"Kebetulan ada konteks Pilkada 9 Kabupaten. Kami merancang suatu model baru. Membuat sesuatu yang baru dengan Rakercab dilaksanakan di daerah karena supaya Rakercab lebih partipiastif. Dimana letak rakercab, seluruh pengurus, DPAC yang ada di Kabupaten Ngada, ketua sekretaris dan bendahara kita libatkan semua merka. Supaya mereka ikut dalam pengambilan keputusan. Mereka harus ikut pengambilan keputusan yang kami lakukan," ujar Frans.

Frans melanjutkan, dalam Rakercab ini juga ada fit dan proper test bagi sejumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftarkan diri ke DPC Demokrat Ngada.

Frans menjelaskan jika selama fit and proper test bakal calon dilaksanakan di Kupang diruangan tertutup, di hotel mewah dan hanya dihadiri oleh pakar elita partai, maka saat ini Demokrat tidak lagi seperti itu. Pola lama itu tidak dipakai. Demokrat lebih kearah partisipasi publik.

Yang harus memberikan penilaian tidak hanya elita partai, pakar tapi juga stakeholder semuanya. Karena yang akan mengawal didaerah itu adalah masyarakat di daerah tersebut bukan dari Kupang (provinsi) atau dari pusat (Jakarta).

"Didalam itu kami merubah cara tradisi lama dan fit and proper tes. Kalau selama ini, undang ahli
dan dalam ruangan tertutup dan dihotel berkelas. Saat ini tidak lagi, kita undang stakeholder, dilakukan oleh stakeholder, pemangku kepentingan, para tokoh masyarakat, mereka ini disaat bupati tepilih yang akan mengawal pembangunan di daeah itu. Meraka dari awal sudah telibat dan tentunya diawasi mulai dari penyampian visi-misi oleh kandidat. Karena nanti ada dialog, diskusi. Itulah fit and proper test Demokrat. Karena meraka yang tau calon ini. Bukan kami yang di DPD Provinsi dan pusat tapi yang ada di Kabupaten termasuk masyarakat dan mereka yang tau itu," ujar Frans.

Tidak Copy Paste

Frans menjelaskan bahwa fit and proper tes yang dilakukan sangat penting dilakukan sehingga orang atau publik (stakeholder) yang diundang bisa menilai para kandidat.

Frans berharap agar para bakal calon yang sudah mendaftarkan diri di DPC Demokrat harus mempersiapkan diri dengan baik. Visi-misi harus jelas dan bukan copy paste.

"Saya harapkan keseriusan para kandidat. Kita undangan mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Mudah-mudahan tidak teradi copy paste. Kami sertakan dialog dengan kuisioner fit and proper tes gaya demokrat," ujar Frans.

Frans juga berharap para kandidat bisa legowo dengan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh stakeholder.