Bertemu Wabup Lembata, Pegiat Aids Minta Pemda Beri Wewenang Kepada KPAD

Bertemu Wakil Bupati Lembata, pegiat AIDS minta Pemda Lembata beri wewenang kepada KPAD

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Para pegiat HIV dan Aids di Lembata yang tergabung dalam wadah komunitas 'Perempuan Fenomenal' bertemu secara langsung dengan Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday untuk membahas masalah penularan dan penanggulangan virus berbahaya ini di Lembata.

Pertemuan dilaksanakan di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata, Minggu (1/3/2020) petang hingga malam hari.

• Di PLBN Wini TTU, Belum Ada Pelintas Batas yang Terkena Virus Corona

Pada kesempatan itu, mereka menyerahkan enam butir rekomendasi kepada Pemda Lembata yang isinya mengenai upaya bersama memutus mata rantai penularan HIV dan Aids.

Salah satu rekomendasi yang mereka sodorkan ialah soal pemberian Surat Keputusan (SK) kerja kepada Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Lembata dan kewenangan lebih kepada lembaga tersebut.

Dihadapan Wabup Langoday, salah satu pegiat, Nefri Eken menilai KPAD Lembata selama ini tidak berfungsi baik. Padahal pendataan kasus dan pemetaan itu ada di bawah wewenang KAPD. 

• Cegah Abrasi, Koramil Borong Tanam Mangrove di Pantai Mabaruju Manggarai Timur

"Di sini kurang pendamping ODHA. Rumah sakit juga punya keterbatasan. Dinkes juga punya keterbatasan. Banyak pasien juga yg tidak mau minum obat karena pendampingannya tidak nyaman. Saya harap KPAD bisa diberi wewenang lebih luas dan mereka bisa buat pelatihan pendidik sebaya untuk populasi kunci," ujar Nefri.

Sementara itu, salah satu pentolan 'Perempuan Fenomenal' Yulia Atu, menyebutkan dari data yang ada memang kasus HIV dan Aids di Lembata sudah memprihatinkan. Banyak ibu rumah tangga dan remaja juga turut mengidap HIV dan Aids.

"Kita semua berpotensi sekali kena, sementara itu belum ada gerakan bersama di Lembata untuk tanggulangi ini. Kira kira apa yabg harus kita lakukan bersama," jelasnya.

Setelah bertemu Wabup Langoday yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian KPAD Lembata, kelompok ini berencana untuk melakukan audiensi dengan para wakil rakyat di Komisi III DPRD Lembata untuk membahas masalah ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)