Pemerinta Kota Kupang Sering Terkendala Data Penerima Bantuan Sosial, Begini Sikap Jefri Riwu Kore

Pemerinta Kota Kupang sering terkendala data Penerima bantuan sosial, begini sikap Jefri Riwu Kore

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Kota Kupang sering terkendala data warga Penerima bantuan sosial, oleh karena Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore meminta agar para lurah secepatnya harus verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

Penegasan ini disampaikan Jefri saat membuka panel diskusi dalam rangka Verifikasi dan Validasi (Verivali) Data Bantuan Sosial (Beasiswa, Sembako, BPJS, Kacamata dan Lampu Jalan) di Aula Rumah Jabatan Walikota, Jumat (28/2/2020).

• PT Surya Batara Mahkota Cabang Kefamenanu Launching Suzuki XL7

Menurutnya konsolidasi semacam ini perlu dilakukan mengingat selama ini terkait data merupakan persoalan klasik seperti lambatnya laporan dan input data yang dibutuhkan masuk tidak tepat waktu.

“Ini adalah kebutuhan urgent, saya minta para Lurah bekerja maksimal dalam dua hingga tiga hari ke depan untuk selesaikan pendataan ini. Setelah itu kita bertemu lagi untuk mencek hasilnya,” tegasnya.

• Gubernur NTT Lauching Desa Malata Sumba Barat Jadi Desa Digital

Jefri juga imbau agar para RT dan RW dilibatkan secara aktif. Menurutnya saat ini ada banyak bantuan sosial yang disalurkan baik dari APBD maupun dari APBN. Sayangnya, masih banyak warga yang tidak dapat menikmati karena belum terdata atau data yang masuk belum jelas terutama untuk penerima bantuan sosial seperti bedah rumah, kaca mata, beasiswa dan lampu jalan.

Jefri berharap dengan konsolidasi data yang baik tidak ada lagi warga yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Setelah didata dengan baik, Pemkot Kupang berencana hendak menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing warga, supaya mereka tahu hak mereka.

Keluhan tentang pendataan juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kupang, Lodowyk Djungu Lake, yang menjadi salah satu nara sumber dalam panel diskusi tersebut.

Menurutnya saat ini ada sekitar 26 ribu Kepala Keluarga miskin di Kota Kupang. Namun baru sekitar 14 ribuan KK yang terdata sebagai penerima bantuan sosial sembako murah.

Padahal kuota yang diberikan dari Kementerian Sosial untuk Kota Kupang mencapai 17.130 KK penerima. Karena itu mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kelurahan untuk memperbaharui data yang sesuai.

"Rencananya, bulan April mendatang Kemensos akan menerbitkan SK penetapan penerima bansos sembako murah yang baru," ungkapnya.

Dia berharap dengan konsolidasi yang lebih baik kali ini, makin banyak warga yang tidak mampu bisa diakomodir dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan data untuk penyaluran bansos.

Pentingnya validasi data juga disampaikan nara sumber lainnya, dr. Fauzi Lukman Nurdyansyah, MM, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Menurutnya saat ini Pemerintah Pusat sedang menghimpun data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Syaratnya antara lain, penerima sudah terlabel dlm DTKS dan datanya sudah tersinkron di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Jika proses verifikasi ini dilakukan secara baik, sangat diharapkan makin banyak warga Kota Kupang yang kurang beruntung bisa menerima bantuan ini," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)