2020, Apa Kabar Implementasi SDGs 1,5, 8 di Provinsi NTT Setelah 5 Tahun Berjalan?

2020, Apa Kabar Implementasi SDGs 1,5, 8 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) Setelah 5 Tahun Berjalan?

POSKUPANGWIKI,COM - 2020, Apa Kabar Implementasi SDGs 1,5, 8 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) Setelah 5 Tahun Berjalan?

SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Khusus di Provinsi NTT lebih ditekankan pada SDGs 1, 5 dan 8 yakni isu 1 penghapusan kemiskinan, isu 5 kesetaraan gender dan isu  8 penguatan ekonomi.

Guna mengevaluasi pelaksanaan  SDGs 1,5 dan 8 di NTT ini, Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT  menggagas workshop tentang penyamaan persepsi SDGs 1,5 dan 8 dengan pelibatan pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT.

Kegiatan Workshop selama dua hari sejak tanggal 25 dan 26 Februari 2020 di Swiss Bell Kristal ini, melibatkan sejumlah kepala desa, pemerintah dan NGO yang tergabung dalam Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT.

Yakni LBH APIK, Tabiku, Sanggar Suara Perempuan, Bengkel Appek, CIS Timor, Koalisi Perempuan Indonesia dan Lopo Gender.  Kegiatan itu dihadiri juga oleh pihak Pemerintah seperti Crescentia Assan dari Bapelitbanggar NTT dan

Koordinator Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT, Ansy Rihi Dara, SH mengatakan, goal yang ingin dicapai dalam workshop ini adalah bisa menghasilkan sejumlah kesepakatan dengan pimpinan daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota.

"Kesepakatan untuk melahirkan berbagai kesepakatan terutama di desa seperti perdes yang mampu mengimplementasikan goal SDGs 1, 5, 8 dan yang penting ada kesamaan persepsi implementasi SDGs 1, 5, 8," kata Ansy Rihi Dara kepada POSKUPANGWIKI.COM, Selasa (25/2/2020).

Ansy Rihi Dara juga berharap kedepan ada sinergitas yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya.

"Karena mekanisme yang dibangun selama ini dalam pencapaian SDGs yang kurang lebih sudah 5 tahun dengan 17 goal dan 169 target ini masih jauh dari yang diharapkan," kata Ansy Rihi Dara.

Harapan senada disampaikan Ferderika Tadu Hungu, agar Pemerintah bisa menerbitkan kebijakan atau integrasikan kebutuhan perempuan dan kebutuhan gender lainnya di dalam progam dan kebijakan dalam pembangunan baik di level provinsi, kabupaten, kota bahkan  sampai ke desa desa.

"Terutama kebijakan terkait tujuan SDGs 1,5,8 yang secara khusus menyoroti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan  perempuan dan penguatan ekonomi. Dan konsorsium Timor, Adil dan Setara NTT juga menaruh perhatian yang besar terhadap kemiskinan, kesetaraan perempuan dan peningkatan ekonomi," kata Ferderika Tadu Hungu.

Ferderika Tadu Hungu menilai, dalam mengimplementasi SDGs 1,5,8 pemerintah sudah mulai untuk menaruh perhatian yang khusus melalui badan maupun dinas dinas namun belum maksimal.

"Kami berharap ini secara spesifik SDGs 1,5,8 bisa lebih diperhatikan terutama perhatian di desa. Karena di desa belum banyak terpapar dengan isu SDGs sehingga perlu diikuti dengan penerbitkan kebijakan di tingkat desa seperti perdes sehingga SDGs tidak hanya jadi mainan di level atas namun juga bisa masuk ke desa desa," kata Ferderika Tadu Hungu.